TANJUNGPANDAN: Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI Ir. H Darmansyah Husein lakukan kegiatan reses ke pemkab Belitung yang bertempat di ruang rapat bupati belitung pada Selasa , 28 Desember 2021.
Adapun reses tersebut adalah dalam rangka koordinasi yang berkaitan dengan pengawasan atas pelaksanaan UU. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang difokuskan pada realisasi APBN 2021/TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) serta perkembangan peran TPID Kabupaten Belitung.
Acara kegiatan reses ini dihadiri Ketua Harian TPID yang juga Sekda Belitung MZ Hendra Caya MSi, Asisten bidang pemerintahan dan kesra setda Belitung, Inspektur Kabupaten Belitung, kepala Bappeda Belitung kepala BPPRD Kabupaten Belitung, kabag ekonomi, kabag prokopim setda Belitung, kabag pemerintahan.
Sedangkan anggota DPD RI Ir. H. Darmansyah Husein pada pertemuan tersebut didampingi staf anggota DPD RI Zaldi, Noviansyah, dan Jasri.
Kepada media, Ir. H. Darmansyah Husein setelah mengikuti pertemuan dan koordinasi dengan pemkab Belitung sampaikan bahwa inflasi di Belitung tertinggi nomor dua di Indonesia.
Menurut Darmansyah, inflasi di Belitung ini dipicu dengan beberapa hal diantaranya persoalan BBM, sektor perikanan dan pertanian.
“Dari inflasi tersebut didapat mengenai kelangkaan dan terbatasnya BBM, perikanan (komoditi ikan harga tinggi) yang dipengaruh cuaca, sektor pertanian seperti kenaikan harga Cabe, yang disebabkan cara dan pola tanam, dan faktor musim,” katanya.
Untuk menekan angka inflasi dan mencari solusinya, Darmansyah ungkapkan adalah seperti BBM yang perlunya kerja keras tim monitoring pengawasan BBM untuk berkoordinasi dengan pusat dengan meminta dukungan dari kalangan DPR RI yang membidangi masalah BBM untuk menanggani persoalan BBM di Belitung.
Sedangkan pemicu inflasi lainnya di seperti dampak ikan melambung tinggi dan harga cabe disarankan agar memaksimalkan fungsi kelembagaan seperti dinas perikanan dan dinas pertanian untuk mengotimalkan penangganannya secara simultan.
Meski dipicu iflasi, namun diimbangi pertumbuhan ekonomi di Belitung tertinggi se Sumatera. Hal ini karena dipicunya komoditas andalan seperti sawit, timah dan lada yang dinilai cukup baik.
“Hanya saja, meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tentunya tidak diminati rakyat miskin. Karena daya beli masyarakat turun akibat tergerus inflasi. Sehingga pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelicir orang terutama kalangan berduit,” katanya.
Selain itu, pada pertemuan tersebut Darmansyah ajak pemkab Belitung untuk mengoptimalkan kemandirian daerah dalam hal pendapatan asli daerah dan jangan bergantung atau terlalu mengandalkan lewat APBN.
“Kemandirian daerah baru 10 persen. Sedangkan 90 persen melalui APBN. Idealnya, paling tidak 50 persen, Itu sangat baik untuk kemandirian daerah. Sebagai senator juga dirinya akan mendorong sama sama untuk kemajuan terutama dalam hal memacu kemandirian daerah,” katanya.*
