Kaitan Penyiapan Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu Serentak 2024, KPU Kabupaten Belitung Gelar FGD

TANJUNGPANDAN: KPU Kabupaten Belitung menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyiapan Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, ynag bertempat di ruang rapat Kantor KPU Kabupaten Belitung pada Selasa / 27 Juni 2023

Acara kegiatan FGD dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Belitung Soni Kurniawan SH yang didampingi anggota KPU Belitung Herry Nurjaya (Divisi Hukum dan Pengawasan) yang dimoderatori oleh subbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Belitung yang dihadiri Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung, Bawaslu, KNPI Belitung, Mahasiswa, Mantan Ketua KPPS, PPK se Belitung, partai politik peserta pemilu 2024, media massa.

Dalam sambutan dihadapan peserta FGD, Ketua KPU Belitung Soni Kurniawan SH sampaikan bahwa kegiatan FGD ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 636/PL.01.8-SD/08/2023 kaitan Penyiapan Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, dalam rangka penyusun rancangan Peraton KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dam Pemilu Serentak Tahun 2024,

IMG_20230627_214614

Soni juga sampaikan ada tiga hal yang menjadi materi pokok pembahasan pertemuan dalam FGD malam ini. Pertama, metode penghitungan suara di TPS, kedua adalah penyampaian salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada para pihak agar lebih efektif dan efisien, serta ketiga adalah penyederhanaan nomenklatur, form-formulir yang membuat rumit di level bawah sehingga dapat meringankan petugas dan efesiensi kerja.

Dalam FGD ini, kata Soni, KPU secara berjenjang mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan regulasi Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu serentak 2024 tersebut.

“Masukan dan tanggapan ini tidak saja dari tingkat penyelenggara peserta pemilu, tapi juga dari para akademisi, pers, mahasiswa, serta komponen masyarakat Karena apa yang menjadi diskusi kita malam hari ini berupa masukan untuk rumusan kebijakan ini tentunya akan diteruskan ke KPU Provinsi dan KPU RI,” jelasnya.*