Ke Kantor Desa Selat Nasik, Komisi Informasi Provinsi Babel Gelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

SELATNASIK: Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, didampingi oleh PPID Utama Kabupaten Belitung, menggelar sosialisasi keterbukaan informasi publik pada Senin (20/05/2024) di Kantor Desa Selat Nasik. Acara ini dihadiri oleh perangkat Pemerintah Desa Selat Nasik, siswa-siswi SMK Perikanan Selat Nasik, dan masyarakat setempat.

Sosialisasi ini merupakan bagian dari program kerja KI Babel 2024 yang bertajuk ‘Natak Badan Publik’. Program ini bertujuan untuk menyambangi setiap badan publik di seluruh PPID di Provinsi Babel guna meningkatkan pemahaman dan penerapan keterbukaan informasi publik.

Kepala Desa Selat Nasik, Anuar, menyambut baik kegiatan ini dan menyampaikan apresiasinya kepada KI Babel dan Diskominfo Babel yang telah datang ke desanya. “Saya mewakili pemerintah Desa Selat Nasik tentu sangat mengapresiasi rombongan KI Babel dan Diskominfo Babel yang sudah jauh datang ke sini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan kami pemahaman tentang keterbukaan informasi publik,” ujarnya dalam sambutannya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, Mohammad Iqbal, ST, menegaskan pentingnya kegiatan sosialisasi ini. Ia menyatakan bahwa baik pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun masyarakat harus memahami keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU No.14/2008. “Kehadiran para komisioner KI Babel ini sangat diharapkan untuk memberikan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik seperti transparansi kegiatan desa, penggunaan anggaran, dan informasi publik lainnya. Dengan pemahaman yang maksimal, perangkat desa dan masyarakat bisa memberikan pelayanan yang lebih baik,” ungkap Iqbal.

Ketua Komisi Informasi Babel, Ita Rosita, SP, menjelaskan bahwa kedatangan Komisi Informasi ke Desa Selat Nasik bertujuan untuk mensosialisasikan keterbukaan informasi publik dan peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). “Tugas pokok kami sesuai dengan UU KIP adalah menyelesaikan sengketa informasi. Selain itu, UU KIP juga mengamanatkan pembentukan PPID. Pemerintah Desa Selat Nasik perlu membentuk PPID karena sebagai badan publik, mereka harus dapat memberikan informasi publik di bawah naungan PPID,” jelas Ita.

Ita menekankan bahwa melalui PPID, masyarakat dapat memohon informasi publik seperti alokasi anggaran, data perkembangan dan kegiatan desa, laporan keuangan desa, serta informasi publik lainnya yang tidak dikecualikan.

“Kehadiran kami di sini adalah bagian dari tugas kami untuk menjaga keterbukaan informasi publik. Semoga sosialisasi yang kami sampaikan ini dapat diimplementasikan oleh pemerintah Desa Selat Nasik dan SMKN Selat Nasik dengan membentuk PPID,” harap Ita Rosita.

Acara ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi keterbukaan informasi publik di Desa Selat Nasik, sehingga masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka terkait informasi yang transparan dan akuntabel.*