Home / EDITORIAL / FENOMENA POLITIK MANDOR (HACIENDA)
Penulis adalah saifuddin al mughniy/Direktur Eksekutif Centrum Arete Institute, OGIE Institute Research and Political Development, LKiS (lembaga Kaji Isu-Isu Strategis), Anggota Forum Dosen Indonesia, Penulis Buku, peneliti bidang sosial dan politik.

FENOMENA POLITIK MANDOR (HACIENDA)

Bagikan :

APA ITU HACIENDA ? tentu untuk memulai tulisan ini alangkah baiknya penulis menguraikan apa sesungguhnya Hacienda itu dalam kultur politik. apakah sama dengan patron-klien dalam budaya politik? ataukah mirip dengan Dinastokrasi Weberian?. Tentu penulis ingin mengatakan bahwa Hacienda adalah subkultur dari kehidupan bangsawan dibeberapa negara-negara Amerika Latin. Yang tentu berbeda dengan patron-klien dalam budaya politik dan Dinastokrasi Weberian. Patron-klien adalah model ketergantungan politik warga terhadap partai atau ketokohan maupun budaya yang diyakininya itu baik. Sementara Dinastokrasi ala Weberian adalah model politik yang lebih menjaga sirkulasi kekuasaan ditengah keluarga. Dan ini begitu menghambat percepatan demokrasi.

Di manakah kita dapat menemukan hacienda? Lihatlah tayangan sinetron bernama telenovela di stasiun-stasiun TV kita. Ada keluarga kaya di sebuah negara Amerika Latin, pemilik lahan luas dengan orang-orang suruhan yang banyak, komplet dengan intrik dan konflik di dalamnya. Namun, hacienda lebih dari sekadar yang tampil dalam telenovela. Hacienda adalah sebuah fenomena terkait dengan hubungan antara manusia dan tanah sebagai kapital, modal, aset, dan alat produksi. Tak ada hacienda tanpa lahan yang luas. Ya, kalau diterjemahkan dalam kehidupan politik saat ini mungkin inilah yang disebut sebagai kelompok “political market”, atau bisa dibilang tuan tanah.

Fenomena politik yang dilekatkan dengan basis kekuasaan dan penguasaan adalah menjadi sesuatu yang tak terbantahkan mengingat kepentingan atas nama rakyat telah bergeser jauh dan menggantinya dengan “oligharkis”, yang memutar mata rantai kekuasaan disekitar ruang-ruang kekuasaan yang ada. Tak terdistribusi secara merata dalam framing konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima Pancasila).

Karenanya kegiatan politik tidak terjadi dengan sendirinya, aktifitas politik yang kita lihat sehari-hari merupakan representasi dari sistem kepercayaan (trust), keyakinan, dan norma yang di pegang oleh masing-masing kelompok politik. Sulit sekali membayangkan adanya kegiatan politik yang tidak menyertakan basis ideologi. Realitas politik kian mempertontonkan suasana yang tak “sedap”, tidak sedikit tokoh tergadai karena pragmatisme, kampanyenya menghadirkan ruang berdemokrasi tetapi prakteknya adalah capitalism politic crime.  Ini satu sebab pembunuhan demokrasi yang massif. Nurani rakyat memang tak terlihat tersakiti, tetapi makna suara yang terabaikan. Lalu dimana accountabiltas public dari politisi yang menjadikan partai politik sebagai mediumnya.

“hacienda” dalam tema ini bukan semata perilaku lakon dramasikal, tetapi perilaku lakon itu memberi ilustrasi makna “kekuasaan” yang di rawat dari ruang ekonomi yang sektarian. Yah, sektarian, yang diartikan sebagai lakon ekonomi monopoli, dihampir peristiwa kelompok hacienda tampil sebagai tuan tanah, rentenir, pengusaha, yang memiliki lahan perkebunan, peternakan, pertanian, suatu kelak ia menjadi politisi maka ada kecendrungan “kawasan ekonominya” di jaga oleh orang-orang suruhan, yang berlagak mandor dan centeng serta pendekar. Maka, kelompok hacienda akan leluasa menguasai seluruh sektor termasuk ekonomi dan politik itu sendiri.


Perkembangan demokrasi di Indonesia tentunya perilaku ini tak “ujuk”, bahkan semakin memberi warna baru dalam sistem demokrasi dan politik termasuk dalam tubuh partai politik yang ada. Pendidikan politik bukan jalan satu-satunya bagi sebuah bangsa-negara untuk menciptakan satu tatanan politik yang ideal, sebab kekuasaan telah terjarah oleh kaum “komparador” penguasa yang lahir dari pengusaha, walau tidak semua melakoni gaya hacienda, tetapi perilaku seperti itu nampak disetiap permukaan kekuasaan. Pertanyaannya adalah, seberapa kecil partai politik yang tidak dikuasai oleh kelompok borjuasi ? kenyataan ini tidak semuanya bisa benar, akan tetapi politik transaksional lahir dari rahim ketika partai politik “roboh” karena uang. Yah, lagi-lagi tidak sedikit tokoh yang tergadai karena kepentingan politik pragmatisme.

Dan ini tentu berefek pada “keretakan” dihampir semua partai politik ketika pilihan rakyat menjadi berseberangan dengan pilihan elit dalam hal ini pilihan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik. Saya kira ini yang tidak dapat disangkali mengingat gesekan kepentingan yang saling “menyekat”.

Dalam praktek kekuasaan politik selalu saja ada yang disebut “pemegang rinci” walau tanahnya ada di daerah. Maka kalau begitu apa bedanya dengan kelompok hacienda di beberapa negara. Maka dalam hacienda pasti ada seorang tuan tanah beserta keluarga dan orang-orang suruhannya. Bahkan dalam banyak kasus, hacienda tak ubahnya sebuah kerajaan yang memiliki balatentara, lengkap dengan persenjataannya. Perilaku ini sulit dinafikkan bahwa seorang penguasa juga memiliki banyak bala tentara, bahkan preman pun dipelihara untuk menjaga kekuasaannya. Ironis bukan ?

Politik Hacienda bisa disebut sebagai raja-raja kecil, para kepala keluarga dalam banyak hacienda itu umumnya berkolaborasi dengan negara. Kalaupun ada gesekan, biasanya mereka menyelesaikan persoalan dengan kesepakatan bersama. Pejabat pemerintah, politisi, dan para tuan tanah pemilik hacienda adalah elite yang masing-masing memiliki kekuatan politik. Konsensus dan konflik adalah bagian dari relasi mereka. Di berbagai negara yang pernah menjadi koloni Spanyol, hacienda dapat ditemukan dengan mudah. Itulah sebabnya kita dapat melihat hacienda dalam telenovela dengan setting Amerika Latin. Tapi, tidak salah juga bahwa hacienda masih ada di Filipina yang lama dijajah Spanyol.

Tentu tidak salah bukan? kalau praktek politik saat ini banyak yang berlakon Hacienda. Fakta politik Indonesia selalu saja menyisakan dua kubu yang terbelah, pro maupun oposisi, dan secara praktis membelah dua kubu politik menjadi koalisi pemerintah dan non koalisi pemerintah. Sebenarnya ini adalah contekan dari model “partycracy” yang gagal dipraktekkan di negara Scandinavia dan Spanyol di tahun 50-an. Dan sementara perilaku Hacienda dalam frame politik adalah lahir dari negara-negara bekas jajahan Spanyol, walau telenovela ini berlatar dan berlakon di Amerika Latin.

Seiring tumbuhnya demokrasi, feodalisme semakin tidak populer. Lantas peran para tuan tanah itu pun surut. Namun, perubahan sosial dalam masyarakat umumnya senantiasa menyisakan sistem lama. Tingkatannya saja yang berbeda-beda. Bahkan sistem komunis yang pernah mengubah masyarakat Rusia pun, tak sanggup menghapus agama yang pernah tumbuh sebelumnya di sana. Apalagi perubahan masyarakat dalam sistem demokratis yang lebih toleran terhadap perbedaan dan warna-warni. Sehingga inilah yang kemudian menjadikan demokrasi semakin menemui esensinya. Karena menerima pewarnaan yang bermacam-macam. Oleh sebab itu, maka politik haruslah mengahadirkan tradisi berdemokrasi yang baik, tak membunuh ketokohan, tak menjual partai politik demi pragmatism sempit, sebab demokrasi yang bermakna dari, oleh dan untuk rakyat, tentu dengan jujur akan melahirkan pemimpin yang tak dimulai dari budaya transaksional tetapi lahir dari rahim kemanusiaan dan demokrasi yang di inginkan rakyat tanpa korupsi, kolusi, dan kalasi.****

Ujungpandang, 15 oktober 2017
Penulis, saifuddin al mughniy