TANJUNGPANDAN – Pemerintah Kabupaten (Pengkab) Belitung tengah menggelar asesmen bagi pejabat eselon II dan III guna mengisi sejumlah jabatan strategis yang kosong. Posisi penting seperti Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) menjadi sorotan dalam proses ini, bersama beberapa jabatan eselon III seperti Sekretaris Dinas Kesehatan.
Langkah ini dinilai strategis oleh banyak pihak, mengingat asesmen menjadi instrumen penting untuk menilai kinerja, kemampuan, dan kompetensi para pegawai dalam memimpin organisasi perangkat daerah. Namun, waktu pelaksanaan asesmen ini menuai catatan dari sejumlah pihak, terutama menjelang pelantikan Bupati definitif hasil Pilkada 2024.
H. Hasimi Usman, Sekretaris Komunitas Diskusi 17 Belitong, dalam keterangannya menyatakan dukungannya terhadap asesmen ini, namun mengingatkan agar prosesnya tidak tergesa-gesa.
“Komisi I DPRD Belitung harus lebih aktif mengawasi. Jangan sampai penunjukan pejabat dilakukan dengan terburu-buru, mengingat jabatan ini nantinya akan digunakan oleh Bupati definitif, bukan Pejabat Bupati saat ini,” ujar Hasimi mewakili Ketua Komunitas, Rizali Abusama.
Hasimi juga menekankan pentingnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan rotasi maupun penempatan pejabat eselon. “Kita berharap pengisian jabatan yang kosong ini tidak terburu-buru, agar tidak ada rasa curiga dan pertanyaan. Namun yang lebih penting adalah menunggu kepimpinan yang baru hasil pilkada 2024,” saran Hasyimi.
Menurut Hasyimi, Banyak yang berharap, asesmen ini mampu menghadirkan pemimpin birokrasi yang kompeten dan mampu mendukung pembangunan Belitung ke depan. Namun, di sisi lain, proses ini diharapkan tidak mencederai tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
DPRD Belitung, khususnya Komisi I, diharapkan berperan aktif dalam mengawal setiap tahap asesmen dan memastikan proses ini selaras dengan visi pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan pelantikan Bupati definitif yang tinggal menghitung hari, banyak pihak menyarankan agar penempatan pejabat strategis dilakukan setelah pemimpin baru dilantik. Langkah ini dinilai lebih bijak untuk memastikan harmoni dan kesinambungan dalam kepemimpinan di Kabupaten Belitung.
Adapun Proses asesmen ini adalah momentum untuk menciptakan reformasi birokrasi yang lebih baik di Belitung. Namun, kehati-hatian dalam pelaksanaannya menjadi kunci agar langkah ini tidak hanya sekadar formalitas, melainkan membawa dampak positif bagi tata kelola daerah.*
