Refleksi Akhir Tahun 2023, Begini Harapan dan Pesan Pembangunan dari Senator Babel Ir.H. Darmansyah Husein untuk Bangka Belitung di Tahun 2024

semoga Bangka Belitung menjadi provinsi beserta kabupaten dapat mandiri dan mampu mensejahteraan masyarakatnya

Setelah setahun menapaki perjalanan pembangunan di Bangka Belitung, dan kini memasuki pergantian tahun 2023 menuju tahun 2024, tentunya perjalanan selama kurun waktu satu tahun, dapat dilihat sejauh mana capaian pembangunan yang diraih.

Mendasari hal itu, Senator Babel, Ir. H. Darmansyah Husein, seorang anggota DPD RI yang tidak hanya terpaku pada kursi, melainkan meresapi langsung dinamika masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya.

Dalam rentetan tugasnya, melibatkan diri dalam kegiatan reses, pertemuan silaturahmi, dan beragam kegiatan lainnya.

Setelah setahun berlalu, evaluasi menjadi bagian tak terpisahkan. Apa yang telah direnungkan selama perjalanan pembangunan? Potensi apa yang menjadi pusat pemikiran untuk pengembangan daerah ke depan? Senator Babel, Ir. H. Darmansyah Husein, yang juga Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPD RI berbicara banyak melalui petikan wawancara dengan trawangnews.com di kediamannya di Ketiau Pait, Batu Itam, Kecamatan Sijuk. Yuk, simak petikan inspiratif tentang pembangunan Bangka Belitung yang disampaikan Senator Babel ini. 

IMG 20231230 181720
Ir. H Darmansyah Husein (anggota DPD RI/Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPD RI

Tanya: kalau bapak melihat, Unesco Geopark apakah dapat menjadi sebuah momentum yang lebih besar untuk dikembangkan ke depan?

Jawab: jadi, Saat diluncurkannya Unesco Geopark Belitong yang mendapat pengakuan dunia, kini adalah waktu yang tepat untuk memanfaatkan momentum ini menuju tahun 2024. Kabupaten Belitung dan Belitung Timur serta kabupaten lainnya perlu bekerja sama dalam merencanakan strategi untuk mengelola pulau ini dengan dua administrasi kabupaten, termasuklah kabupaten lainnya dalam wilayah provinsi Bangka Belitung.
Ini memang menjadi momen penting. Namun, bagaimana perkembangannya dan apakah ada tindak lanjutnya? Saya akan berbicara bersama dengan para pimpinan daerah ini. Saat ini, para pemimpin di wilayah masing-masing sedang menyusun RPJP ( Rencana Pembangunan Jangka Pendek). Dengan semangat baru, dalam RPJP ini, kita perlu menetapkan satu pasal tentang keterpaduan sebagai kesatuan antara Belitung dan Belitung Timur sebagai satu pulau, maupun daerah lainnya.

Pasal-pasal dalam RPJP ini memberikan dasar yang kuat agar Belitung dan Beltim memiliki visi dan misi yang sama, serta arah yang konsisten, meskipun mungkin berbeda dalam pendetailannya. Geopark harus berkembang ke segala arah, dan konsepnya perlu melibatkan sektor potensi lainnya. Geopark harus menjadi kerangka dasar dalam memajukan pembangunan di Bangka Belitung.

 

Tanya:Lalu dari segi perkembangan sektor pariwisata, bagaimana ke depan?

Jawab: Jadi memang Perlu dilakukan kocok ulang atau revitalisasi, terutama dalam penyusunan kalender wisata. Penting untuk membuatnya bersama agar tidak ada tumpang tindih antara acara di masing-masing kabupaten yang satu dan Kabupaten lainnya juga melakukan pada hari yang sama. Kalender wisata harus dirancang sedemikian rupa, sehingga setiap kunjungan ke provinsi bangka Belitung selalu memberikan pengalaman yang segar.

Selain itu, perlu fokus pada pembuatan acara yang berkualitas. Kesenian harus dipertunjukkan dengan alur yang lancar dan dikemas secara tradisional namun dengan standar internasional. Beberapa kelompok memang sudah berhasil meningkatkan kualitas pertunjukan dengan sentuhan artistik tinggi, dan hal ini perlu dijadikan inspirasi untuk lebih banyak kreativitas.

Program tour untuk wisatawan asing perlu dihubungkan dengan even-even daerah. Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten, hotel, pemandu wisata, serta melibatkan kalangan pemerhati dan pelaku wisata dalam upaya meningkatkan pariwisata dapat memberikan sinergi yang positif. Dengan demikian, akan tercipta pengalaman wisata yang lebih holistik dan mendalam di provinsi Bangka Belitung.

 

Tanya: Dalam hal dari segi budaya?

Jawab: saya kira Budaya yang dimiliki sebenarnya sudah ada, namun perlu dimaksimalkan kembali. Saat ini, lembaga Adat Melayu dan dewan kesenian sudah ada, tetapi perlu diintegrasikan dan bersinergi. Meskipun manajemennya tidak mudah, tetapi dapat disatukan untuk menciptakan ide kreatif yang mendukung pengembangan pariwisata.

Lembaga adat Melayu Belitung hingga di setiap kecamatan ada lembaga adatnya, tentu perlu dimaksimalkan dan didorong untuk berkembang. Dalam hal seni juga, kita dapat menggali dan mengkreasikannya. Terkadang kita menganggapnya sepele, namun bagi wisatawan hal tersebut bisa menjadi hal yang menarik dan unik. Bagaimana kita melibatkan dan memajukan aspek budaya ini akan berdampak besar pada daya tarik pariwisata di Bangka Belitung.

IMG 20231230 183220
Bersama Pj Gubernur Babel Safrizal, dalam acara pelantikan Pj Gubernur Bangka Belitung

Tanya: Bagaimana upaya terobosan dalam pengembangan desa dan kota di Bangka Belitung ke depan?

Jawab: saya menilai, perlu ada terobosan dengan mencoba pendekatan berbasis jaringan. Sebagai contoh, kita bisa mengambil model kerjasama antar parlemen yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, kita dapat mengkreasikannya dengan membangun kerjasama juga dengan badan atau lembaga yang ada di luar parlemen.

Salah satu contoh konsep yang dapat diadopsi adalah melalui jaringan ASEAN Village Network, yang menghubungkan desa-desa di ASEAN. Kita dapat mengaitkannya dengan desa yang ada di kabupaten kabupaten untuk menjalin kerjasama dengan jaringan ASEAN. Ini tentu akan menarik perhatian.

 

Hal serupa dapat diterapkan untuk perkotaan, melalui ASEAN Smart City Network, yang membentuk hubungan jaringan antar kota pintar. Ingat saat Walikota Pangkal Pinang dikala zaman Zulkarin karim mengembangkan konsep Smart City dengan menghubungkan jaringan kota pintar. Begitu juga saat dirinya menjadi bupati Belitung sempat mengulirkan semacam pengenalan awal konsep berbasis jaringan net work.

Jadi, penting tentunya untuk mengingat kembali inisiatif tersebut, agar para pemimpin daerah mulai menggagas hal tersebut. Semua ini perlu dibangun kembali dengan pendekatan yang terkini dan berkelanjutan.

 

Tanya:Terkait dengan kegiatan reses saat duduk di Komite 4 DPD RI, bagaimana kegiatan dan evaluasi

Jawab: Dalam reses, saya melihat tata kelola anggaran Kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung sudah mematuhi standar akuntansi yang berlaku dan perlu terus dijaga dan ditingkatkan. Namun, perlu dicatat bahwa politik anggaran masih memiliki beberapa isu yang perlu diperhatikan. Terdapat anggaran yang masih dialokasikan ke sektor bukan pelayanan publik, dan hal ini tidak sehat.

Idealnya, porsi anggaran seharusnya didistribusikan dengan proporsi yang lebih sehat, seperti 70 persen untuk pelayanan publik dan 30 persen untuk biaya rutin pegawai. Saat ini, terdapat ketidakseimbangan dengan 70 persen dari anggaran dialokasikan untuk biaya rutin, yang perlu disehatkan.

Jika tidak ada perubahan, akan sulit untuk mengembangkan infrastruktur, dan kita akhirnya akan tergantung pada transfer dana pusat. Bergantung pada hutang dan obligasi pusat untuk mendukung anggaran daerah tidaklah sehat secara finansial. Oleh karena itu, walaupun tata kelola anggaran terlihat baik secara akuntansi, namun secara proporsional masih memerlukan perhatian lebih.
Persoalan ini telah sering kali disampaikan dalam interaksi dengan instansi terkait, termasuk melalui Kementerian Keuangan, BPKP, dan BPK. Bagaimana kita dapat memastikan anggaran yang sehat dan proporsional menjadi fokus yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Tanya: lalu saat duduk Komite 1 DPD RI terutama bidang Pemerintahan, apa yang perlu dievaluasi?

Jawab: Saya melihat pada tingkat desa, yang paling mendasar adalah evaluasi terhadap sistem keuangan desa (siskiedus). Harus dijadikan pedoman yang benar-benar baku. Selain itu, dalam hal politik anggaran, komposisi, akuntansi, dan proporsi harus benar.

Jangan pula, misalnya, adanya kecenderungan dari pusat untuk meningkatkan dana desa, terutama sekali perlu tata kelola yang benar. Mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dalam satu tahun harus dihitung dengan jelas. Perencanaan dan pengalokasian dana harus tepat waktu. Tidak boleh sampai dana turun diujung tahun. Saat ini, bulan Oktober, November baru turun, bagaimana mungkin kita bisa bekerja? Akhirnya, pekerjaan menjadi asal-asalan atau dilakukan dengan cara yang tidak benar. Hal ini tidak boleh terjadi dan harus dikelola dengan baik.

Demikian pula, kesejahteraan perangkat desa, RW/RT harus ditingkatkan. Ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan kecamatan dengan, solusinya bagaimana memperkuat pendapatan daerah kabupaten maupun tingkat desa.

Lalu yang mesti dipahami adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Tentunya, Kita perlu perbaiki sistem pemilu kita agar tidak menjadi transaksional yang melahirkan pemimpin yang naik karena membeli suara rakyat, bukan karena kapasitasnya. Ini harus diperbaiki. Setelah terpilih, orang yang berkualitas harus meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan benar. Bagaimana menyusun anggaran yang benar, bagaimana politik anggaran, dan bagaimana menyusun perencanaan yang benar serta renstra yang benar hingga penyusunan Rencana pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang.

Jangan terjadi seperti pemimpin yang tidak berkualitas, yang memerintahkan orang untuk membuat renstra karena tidak paham menjalankan renstra tersebut. Akhirnya, rencana tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Renstra ini penting untuk perencanaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan harus diperbaiki.

IMG 20231230 183234
Menyerap aspirasi masyarakat

Tanya: Bagaimana peningkatan dalam hal pertanahan dapat diwujudkan?

Jawab: Menurut pandangan saya, aspek pertanahan perlu mendapat perhatian serius. Dari hasil pengamatan, di Babel terdapat sejumlah besar tanah yang potensial, namun banyak yang tidak dimanfaatkan dan tidak dikelola dengan baik. Mengapa tanah terbengkalai. Tentu ini,, jangan sekadar menjadi slogan reforma agraria. Setiap warga seharusnya memiliki memiliki lahan sendiri yang harus dimanfaatkan secara optimal, bukan hanya menjadi tanah kosong atau lahan tidur.

Hal lain juga ditemukan, dari pernyataan BPN di Babel, masyarakat seringkali sudah puas dengan hanya memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT), yang sebenarnya itu tidak menunjukkan kepemilikan tanah. Hal ini melemahkan kedudukan perdata dan memicu konflik tanah serta tumpang tindih. Karena tidak terdata dengan benar, seperti yang terjadi pada batas wilayah ini, patok dan koordinat tidak jelas, menyebabkan potensi sengketa. Bagaimana kita dapat meningkatkan tata kelola pertanahan agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat?

 

Tanya: berkaitan dengan provinsi Babel urutan ketiga penyumbang inflasi, lalu bagaimana kiat-kiat yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah inflasi?

Jawab: perlu diperbaiki sistem logistik kita. Pemerintah harus mampu mengendalikan stok ketersediaan bahan pokok dan dapat memprediksi kenaikan harga dengan lebih baik.
Lalu mengatasi inflasi bukanlah tindakan reaktif, tetapi bersikap antisipatif. Dengan analisis yang lebih ilmiah, misalnya kita dapat memetakan kenaikan harga cabe yang terjadi setiap musim panas secara rutin. Langkah-langkah dapat diambil untuk mengatasi hal ini.

Selanjutnya, perlu meningkatkan stok pangan kita. Lahan dan sawah yang terlantar atau tanaman alternatif seperti singkong (menggale) atau ketela pohon ( tila) perlu diberdayakan dan diolah. Ketergantungan pada impor bahan pokok harus dikurangi dengan meningkatkan produksi lokal kita.

Begitu juga, perlu digalakan mencanangkan pembangunan sawah. Ini sebetulnya sudah saya gulirkan sejak dulunya menjadi bupati. Dan tentunya juga selain itu, Lahan yang potensial tidak boleh diubah menjadi tambang, mempertimbangkan nasib pangan di masa depan.

Untuk menekan inflasi, juga tentunya Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) harus diaktifkan secara terpadu sebagai upaya untuk menekan inflasi. Upaya ini misalnya, sebagai anggota DPD RI, dirinya sempat berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar di Bangka Belitung agar ada proyek percontohan, dalam upaya menekan tingkat inflasi. Seperti dilakukan proyek cabe, di Kelekak Usang Desa Perawas,Kecamatan Tanjungpandan, beberapa waktu yang lalu.

Dan Program cabe yang digelontorkan Bank Indonesia ini tentunya harus diperluas dengan memberikan stimulus awal dan perlu perluasan pembukaan lahan baru.

Tentunya, koordinasi ini diperlukan Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada pemerintah pusat atau lembaga keuangan, melainkan melibatkan pemerintah daerah dan sektor swasta seperti hal proyek klaster cabe dari Bank Indonesia.
Penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan program ini berkelanjutan agar tidak menghilang. Ini adalah salah satu upaya untuk menekan inflasi, disamping dengan pola-pola yang lainnya dilakukan untuk menekan inflasi.

Selamat tahun baru 2024, semoga Bangka Belitung menjadi provinsi beserta kabupaten dapat mensejahteraan masyarakatnya.*