TRAWANGNEWS.COM: TANJUNGPANDAN: Pada Senin, 6 November 2023, selain dihadiri Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Belitung mengadakan pertemuan penting dengan Bupati Belitung, H. Sahani Saleh S.sos.
Pertemuan ini berlangsung di rumah dinas Bupati Belitung, menjadi langkah strategis dalam kaitannya dengan Penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) untuk Pilkada Tahun 2024.
Acara pertemuan tersebut dihadiri Bupati Belitung H. Sahani Saleh S.Sos, Ketua KPU Belitung Soni Kurniawan SH, Kepala Kesbangpol Belitung, Fedi Molanda, Ketua Bawaslu Belitung, Rezeki Aris Munazar S.H, dan para anggota KPU dan Bawaslu Belitung.
Pertemuan ini menunjukkan komitmen serius KPU dan Bawaslu dalam menjaga transparansi, integritas, dan kelancaran Pilkada 2024.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah akan menjadi pedoman penting dalam pengelolaan dana yang diperlukan untuk pemilihan kepala daerah yang demokratis dan adil.
Rezeki Aris Munazar S.H, selaku Ketua Bawaslu Belitung, mengkonfirmasi kehadiran dan tujuan dari pertemuan ini.
Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam mendukung jalannya Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Belitung.
“Iya tadi kami melakukan penandatangan anggaran pilkada 2024 dengan tertuang semua di NPHD tersebut..Koordinator Sekretariat bawaslu belitung mendapat info tersebut dari kesbagpol untuk penandatangan NPHD tersebut,” katanya.
Bawaslu belitung kata Rezeki menerima anggarannya dan semuanya sudah melalui proses yang cukup panjang dengan beberapa kali pembahasan anggaran tersebut bersama TAPD,
“Pada intinya kami berterimakasi dengan bapak bupati belitung yang sudah mengawal proses panjang tersebut dalam penyusunan anggaran tersebut sampai selesai. Bupati belitng mengatakan berhati-hati mengelola anggaran hibah lakukan sesuai yang sudah ditetapkan metode peruntkkannya,” katanta.
Hanya saja yang menjadi kebinggungan bwaslu belitung, kata Rezeki, anggaran NPHD nya sudah di ditrima tapi bawaslu masih disibukkan mencari bendahara tersebut karena minim kepegawaiaan bawaslu di kabupaten belitung maka perlu adanya bantuan pegawai terkhusus bendahara pilkada 2024.
“Allhamdulillah responnya pak bupati untuk menindak lanjutinya langsung di tanggapi beliau untuk itu, kami bersurat permintaan pegawai pemerintah tersebut agar dilakukan pinjam pakai pegawai. Beliau menyarankan untuk berkordinasi juga ke BKD kabupaten Belitung dan respon pemerintah terkait SE (surat edaran) yang dikeluarkan mendagari untuk setiap pemerintah daerah mendukung dan memberikan fasilitasi untuk kelancaran pilakada 2024,” katanya”
