SEKOLAH DEMOKRASI ITU BERNAMA DESA

Masyarakat desa adalah basis dari seluruh kekuatan elektoral. Mereka yang hari ini memilih kepala desa, pada momentum lain juga akan memilih anggota DPRD, kepala daerah, anggota DPR, DPD, hingga presiden.

Maka pendidikan politik tidak seharusnya baru dimulai ketika baliho calon legislatif memenuhi jalan, ketika kandidat kepala daerah mulai berkeliling, atau ketika kampanye Pilpres memenuhi ruang media sosial.

Pendidikan demokrasi harus dimulai jauh sebelumnya, dari Pilkades.Di sanalah masyarakat belajar bahwa satu suara memiliki nilai.Di sanalah masyarakat belajar bahwa memilih bukan transaksi.Di sanalah masyarakat belajar bahwa pemimpin tidak boleh dibeli dan suara rakyat tidak seharusnya dijadikan komoditas.

Hari ini tantangannya bahkan semakin rumit.

Jika dahulu uang dan jaringan kekuasaan menjadi salah satu instrumen utama untuk memengaruhi pilihan, sekarang ada tambahan kekuatan baru: gimik, pencitraan, viralitas, dan algoritma media sosial.

Kamera dapat membuat seseorang terlihat dekat dengan rakyat.Konten dapat membuat seseorang terlihat hebat.Algoritma dapat membuat seseorang terlihat populer.

Tetapi semua itu tidak otomatis menjawab pertanyaan paling penting:Apa yang sebenarnya sudah ia kerjakan?

Karena itu, masyarakat harus dibiasakan untuk membedakan antara popularitas dan kapasitas, pencitraan dan rekam jejak, slogan dan gagasan, serta konten dan kenyataan.Dan desa adalah tempat terbaik untuk memulainya.

Sebab seorang calon kepala desa tidak bisa sepenuhnya bersembunyi di balik kamera. Masyarakatnya tinggal di sekelilingnya. Rekam jejaknya hidup di tengah warga. Janjinya dapat dibandingkan dengan kenyataan.

Itulah mengapa saya percaya, desa bukan sekadar objek pembangunan. Desa adalah sekolah demokrasi.Jika sekolah ini mampu melahirkan pemilih yang kritis, rasional, dan berani menentukan pilihan berdasarkan penilaian sendiri, maka kita sedang membangun fondasi demokrasi yang jauh lebih besar.

Sebaliknya, jika sejak Pilkades masyarakat dibiasakan menerima uang sebagai imbalan suara, mengikuti kehendak pemilik modal, tunduk pada tekanan kekuasaan, atau memilih hanya karena gimik dan popularitas, jangan heran apabila kebiasaan itu terbawa ke arena politik yang lebih tinggi.

Kita tidak sedang berbicara tentang demokrasi yang sempurna.Kita sedang berbicara tentang kebiasaan demokratis.Membiasakan rakyat bertanya sebelum memilih.Membiasakan rakyat memeriksa rekam jejak.Membiasakan rakyat membandingkan gagasan.Membiasakan rakyat menolak tekanan.

Dan yang paling penting, membiasakan rakyat memahami bahwa suara mereka bukan barang yang dapat diperjualbelikan
Karena pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang dalam sebuah pemilihan.

Demokrasi adalah tentang bagaimana rakyat menggunakan kebebasannya untuk menentukan siapa yang akan diberi mandat memimpin mereka.Dan kalau kita sungguh-sungguh ingin membangun kewarasan demokrasi Indonesia, jangan hanya mengajari rakyat ketika mereka hendak memilih presiden.

Mulailah dari ketika mereka memilih kepala desanya.Sebab dari jutaan suara kecil di desa-desa itulah suara demokrasi Indonesia pada akhirnya dibentuk.Desa adalah tempat pertama rakyat belajar memilih. Maka desa pula seharusnya menjadi tempat pertama kita mendidik kewarasan demokrasi.
Karena demokrasi yang besar selalu dibangun dari keberanian rakyat di ruang-ruang kecil.*.

*)Penulis adalah Harfanizar (Mantan anggota KPU dan Panwaslu)