Dari Soal Tambang Laut hingga Penambahan jumlah Kursi DPRD Belitung Jadi Sorotan KD-17 Belitong

TANJUNGPANDAN– Komunitas Diskusi 17 Belitong (KD-17 Belitong) menggelar acara silaturahmi dan makan gangan bersama sejumlah tokoh daerah, unsur pemerintah, legislatif, serta aktivis di Sekretariat KD-17 Belitong, Jalan Air Serkuk Dalam No. 21, RT 28/RW 11, Tanjungpandan, Sabtu (10/10/2026).

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang diskusi untuk membahas berbagai persoalan strategis yang menyangkut masa depan Kabupaten Belitung, mulai dari ancaman tambang laut, tata ruang pesisir, pengelolaan sumber daya mineral, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Komandan Pos TNI AL Tanjungpandan, Lettu Laut (P) Suryadi, yang mewakili Danlanal Babel; Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Marzuki, mewakili Bupati Belitung; Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edi Nasapta; Wakil Gubernur pertama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Suryadi Saman; Ketua KD-17 Belitong Rizali Abusama; Sekretaris KD-17 Belitong Hasyimi Usman; Ketua Reformasi untuk Belitung Masa Depan Haji Suhadi Hasan; aktivis Chandra alias Cacan; serta mantan anggota DPRD Babel dan Belitung, Harpan Effendi.

Bahas Persiapan Belitung Berhikmat 2026

Ketua KD-17 Belitong, Rizali Abusama, mengatakan kegiatan silaturahmi tersebut juga berkaitan dengan persiapan menyambut hari ulang tahun KD-17 Belitong.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir, termasuk perwakilan TNI AL, Pemerintah Kabupaten Belitung, serta unsur legislatif.

“Ucapan terima kasih kepada Danlanal yang diwakili Danpos AL Tanjungpandan, Pak Bupati yang diwakili Sekda Belitung, dan Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta,” ujar Rizali.

Selain mempererat hubungan antartokoh dan elemen masyarakat, pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan Rencana Garis Besar Kegiatan Belitong Berhikmat Tahun 2026, yang direncanakan berlangsung pada 14 November 2026 di Monumen Kesetaraan, Tanjung Kelayang.

Tambang Laut Jadi Sorotan Utama

Dalam sesi dialog dan diskusi, persoalan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) menjadi salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian peserta.

Pembahasan tersebut berkaitan dengan kekhawatiran terhadap potensi perluasan kawasan pertambangan laut di wilayah Belitung dan Belitung Timur, seiring pembahasan kebijakan tata ruang di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peserta juga menyoroti perubahan peruntukan ruang di kawasan kepulauan, khususnya Selat Nasik, yang tengah menjadi perhatian dalam pembahasan tata ruang di tingkat DPRD Belitung.

Kekhawatiran itu dikaitkan dengan terbitnya Kepmen ESDM Nomor 84 tanggal 26 Februari 2026 mengenai pertambangan, yang menurut peserta perlu dikaji dan diselaraskan dengan ketentuan tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam diskusi diungkapkan bahwa sejumlah kawasan di sekitar Selat Nasik sebelumnya tidak tercatat sebagai wilayah pertambangan. Namun, berdasarkan kebijakan terbaru yang menjadi perhatian peserta, kawasan tersebut disebut masuk dalam wilayah yang dapat diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan.

“Kami meminta agar dalam tata ruang yang sedang dibahas ini dapat disesuaikan kembali sehingga tidak berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi, khususnya ketentuan mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa Belitung bebas dari tambang laut,” tegas salah satu peserta dalam diskusi tersebut.

Bagi peserta, sinkronisasi kebijakan menjadi penting agar perlindungan wilayah pesisir, keberlanjutan lingkungan, serta kepentingan masyarakat nelayan tetap menjadi prioritas.

 Siap Tindak Lanjuti Aspirasi

Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, Marzuki, yang hadir mewakili Bupati Belitung, menyambut baik kegiatan silaturahmi dan berbagai masukan yang disampaikan KD-17 Belitong.

Menurutnya, dialog antara komunitas, pemerintah, dan pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Pemkab Belitung menyambut baik kegiatan ini beserta masukan-masukan positif yang disampaikan. Aspirasi tersebut akan kami akomodasi, dan Pak Bupati terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Marzuki.

Terkait persoalan tambang laut, Marzuki menjelaskan bahwa berdasarkan Perda RZWP3K yang berlaku, Belitung tidak memiliki peruntukan tambang laut.

Namun, dengan adanya Kepmen ESDM Nomor 84 Tahun 2026, pemerintah daerah akan terus mempelajari persoalan tersebut dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak provinsi agar tidak terjadi kerancuan antara kebijakan yang ada dengan perda. Masukan ini akan kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

DPRD Babel Tegaskan Komitmen Zona Bebas Tambang

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, menyampaikan bahwa pembahasan melalui panitia khusus (pansus) RZWP3K di tingkat provinsi tidak dimaksudkan untuk mengganggu zonasi yang telah ditetapkan bagi Belitung dan Belitung Timur.

Menurutnya, pembahasan justru diarahkan untuk mengkaji lebih mendalam sejumlah wilayah pertambangan di Bangka, termasuk kawasan Beriga.

Ia menegaskan bahwa Belitung dan Belitung Timur tetap dipertahankan sebagai zona bebas tambang laut.

Edi juga menyampaikan apresiasi kepada KD-17 Belitong atas berbagai aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut. Masukan masyarakat, menurutnya, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Sejumlah Isu Strategis Daerah Turut Dibahas

Selain persoalan tambang laut, diskusi KD-17 Belitong juga mengangkat sejumlah isu lain yang dinilai penting bagi pembangunan daerah.

Beberapa di antaranya meliputi perlunya kajian ulang terhadap kawasan hutan kota di Kacang Butor, khususnya dengan mempertimbangkan kebutuhan perluasan kota; kebutuhan pembangunan smelter di Belitung; serta rekomendasi pansus DPRD Babel terkait pembatasan pengiriman pasir timah ke luar Belitung hingga November 2026.

Peserta juga menyoroti pentingnya pengelolaan mineral ikutan agar mampu memberikan nilai tambah bagi daerah, sehingga potensi sumber daya alam tidak hanya berhenti pada kegiatan ekstraksi, tetapi turut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Di sektor kelautan dan ekonomi kerakyatan, persoalan kenelayanan serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut menjadi perhatian. Beberapa isu yang dibahas meliputi aset UMKM di kawasan Tanjungpendam, persoalan surat keterangan tanah, serta proses perizinan bangunan yang sebelumnya dikenal dengan istilah IMB.

Pengelolaan kawasan Hutan Gunung Lalang juga masuk dalam pembahasan, bersama aspirasi mengenai perlunya penambahan jumlah kursi DPRD Kabupaten Belitung dari 25 menjadi 30 kursi.

Beragam persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembangunan Belitung tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga menyangkut penataan ruang, kepastian regulasi, pelayanan publik, perlindungan lingkungan, serta pemerataan manfaat ekonomi.

Silaturahmi yang Diharapkan Berbuah Solusi

Melalui pertemuan tersebut, KD-17 Belitong berharap diskusi dan pertukaran gagasan dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, legislatif, dan berbagai pemangku kepentingan.

Berbagai aspirasi yang muncul, khususnya mengenai perlindungan wilayah pesisir dan penolakan terhadap tambang laut di Belitung, diharapkan memperoleh perhatian serius dalam proses penyusunan kebijakan dan penataan ruang.

Silaturahmi yang dibalut tradisi makan gangan khas Belitung itu pun menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus mengingatkan bahwa masa depan daerah membutuhkan dialog terbuka, kebijakan yang selaras, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

Bagi KD-17 Belitong, pertemuan tersebut bukan sekadar agenda kebersamaan, melainkan juga bagian dari upaya merawat gagasan dan memperjuangkan masa depan Belitung yang berkelanjutan.*