Lapangan Kerja Pemuda dan Ekonomi Digital: Tantangan Adopsi Fintech di Levant

masa depan fintech di Levant pada akhirnya bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Masa depan tersebut ditentukan oleh kemampuan negara-negara di kawasan ini untuk membangun ekosistem digital yang dipercaya, inklusif, aman, dan membuka kesempatan nyata bagi generasi muda.

Di tengah tingginya pengangguran pemuda, ekonomi digital menawarkan secercah peluang baru bagi negara-negara di kawasan Levant
—–Mediterania Timur di Asia Barat yang secara kasar mencakup negara-negara modern seperti Suriah, Lebanon, Yordania, Israel, Palestina, dan Siprus—- ( Teknologi finansial atau financial technology (fintech) dinilai bukan sekadar inovasi di sektor perbankan, tetapi juga berpotensi menjadi pintu masuk menuju pekerjaan baru, kewirausahaan digital, dan perluasan akses modal bagi generasi muda.

Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Di Yordania, Lebanon, Suriah, Palestina, dan Irak, perkembangan fintech masih berhadapan dengan persoalan mendasar: kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital dan keuangan, krisis ekonomi-politik, lemahnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan, hingga regulasi yang belum mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Pengangguran Pemuda: Masalah Besar di Tengah Potensi Digital

Persoalan ketenagakerjaan pemuda di Levant tergolong serius. Lebanon mencatat tingkat pengangguran pemuda sebesar 47,8 persen, sedangkan Yordania mencapai 41,7 persen pada 2024. Suriah juga menghadapi persoalan serupa dengan tingkat pengangguran pemuda sekitar 45,9 persen pada 2022. Angka tersebut jauh di atas rata-rata global yang berada di kisaran 15,8 persen.

Situasi ini menunjukkan bahwa generasi muda di kawasan Levant membutuhkan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi konvensional. Mereka membutuhkan ekosistem yang mampu menciptakan pekerjaan baru sekaligus membuka akses terhadap modal dan peluang usaha. Di sinilah fintech/financial technology (teknologi finansial memiliki peran strategis.

Layanan seperti dompet digital, pembayaran daring, peer-to-peer lending, crowdfunding, hingga layanan keuangan berbasis aplikasi dapat membantu pemuda yang selama ini kesulitan mengakses perbankan tradisional. Model penilaian kredit alternatif, misalnya, memungkinkan pelaku usaha muda memperoleh pembiayaan tanpa harus memiliki riwayat kredit atau agunan seperti yang biasanya diminta bank.

Lebih jauh, pertumbuhan industri fintech juga menciptakan kebutuhan terhadap tenaga kerja baru di bidang teknologi informasi, analisis data, keamanan siber, pemasaran digital, hingga layanan pelanggan berbasis teknologi.

Dengan kata lain, fintech memiliki dua sisi manfaat: membuka lapangan pekerjaan sekaligus membantu menciptakan pelaku usaha baru.

Pasar Fintech MENA Terus Bertumbuh

Peluang tersebut semakin menarik jika melihat perkembangan pasar fintech di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA). Nilai pasar fintech di kawasan ini diproyeksikan meningkat dari sekitar 1,66 miliar dolar AS pada 2025 menjadi 2,63 miliar dolar AS pada 2030.

Pertumbuhan tersebut memperlihatkan bahwa permintaan terhadap layanan keuangan digital semakin besar. Bahkan, apabila transformasi digital dapat berlangsung secara lebih luas, ekonomi digital berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan pendapatan masyarakat.

Akan tetapi, pertumbuhan pasar tidak otomatis berarti meningkatnya kesejahteraan pemuda.
Studi Femise menunjukkan bahwa kesenjangan inklusi keuangan berdasarkan usia masih terjadi di sejumlah negara MENA, termasuk Yordania, Lebanon, dan Palestina. Kelompok muda belum sepenuhnya menikmati akses dan pemanfaatan layanan keuangan, baik konvensional maupun digital.

Persoalannya bukan semata-mata apakah teknologi tersedia, melainkan apakah masyarakat memiliki kemampuan, kepercayaan, infrastruktur, dan lingkungan regulasi untuk menggunakannya.

Jurang Digital Masih Menjadi Penghalang

Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan infrastruktur digital. Akses internet dan kepemilikan perangkat pintar belum merata di seluruh kawasan. Kondisi ini semakin kompleks di daerah pedesaan serta wilayah yang terdampak konflik seperti Suriah dan sebagian Irak.

Bagi pemuda yang tidak memiliki koneksi internet stabil atau perangkat yang memadai, layanan keuangan digital bukanlah solusi yang mudah dijangkau. Teknologi yang seharusnya menjadi alat pemerataan justru berisiko menciptakan bentuk kesenjangan baru apabila akses dasarnya tidak tersedia secara merata.

Masalah berikutnya adalah literasi.

Memiliki telepon pintar tidak otomatis berarti seseorang memahami bagaimana menggunakan layanan fintech secara aman. Pemuda perlu memahami cara membuka dan mengelola rekening digital, membaca ketentuan pinjaman daring, mengenali penipuan, menjaga data pribadi, serta mengelola risiko transaksi digital.
Tanpa literasi yang memadai, ekspansi fintech justru dapat meningkatkan kerentanan konsumen.

Krisis Ekonomi Menggerus Kepercayaan

Tantangan fintech di Levant juga tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi dan politik. Lebanon menjadi salah satu contoh paling jelas. Krisis finansial yang berlangsung sejak 2019 telah mengguncang sistem perbankan dan pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran meningkat tajam, sementara banyak pekerjaan yang sebelumnya tersedia ikut menghilang.

Krisis tersebut juga menghasilkan persoalan lain yang tidak kalah penting: hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan formal.

Bagi masyarakat yang pernah mengalami pembatasan akses terhadap simpanan, depresiasi nilai uang, atau ketidakpastian lembaga keuangan, penggunaan aplikasi keuangan digital tidak selalu dipandang sebagai inovasi yang menarik. Sebaliknya, sebagian masyarakat dapat melihatnya sebagai bagian dari sistem yang sebelumnya telah mengecewakan mereka.

Karena itu, membangun fintech di kawasan Levant bukan hanya persoalan membangun aplikasi. Yang jauh lebih sulit adalah membangun kembali kepercayaan.

Regulasi Harus Mengejar Kecepatan Teknologi

Di sisi lain, perkembangan fintech juga menghadapi tantangan dari kerangka regulasi.
Teknologi berkembang jauh lebih cepat dibandingkan proses penyusunan kebijakan. Beberapa negara masih menghadapi keterbatasan dalam mengatur uang elektronik, perlindungan data pribadi, lisensi penyedia layanan pembayaran digital, perlindungan konsumen, hingga keamanan siber.

Ketiadaan aturan yang jelas dapat menciptakan dua masalah sekaligus. Bagi perusahaan fintech, regulasi yang tidak pasti meningkatkan risiko bisnis dan investasi. Sementara bagi masyarakat, lemahnya perlindungan konsumen dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan uang dan data pribadi.

Koordinasi antarlembaga juga menjadi persoalan. Ekosistem fintech melibatkan bank sentral, otoritas keuangan, regulator telekomunikasi, kementerian ekonomi, hingga lembaga perlindungan konsumen. Tanpa koordinasi yang kuat, regulasi dapat berjalan sendiri-sendiri dan menciptakan tumpang tindih kewenangan.

Yordania Menunjukkan Arah Perubahan

Meski menghadapi berbagai persoalan, sejumlah perkembangan positif mulai terlihat.
Yordania, misalnya, melalui National Financial Inclusion Strategy 2023–2028, secara eksplisit menempatkan pemuda, perempuan, pengungsi, dan kelompok berpendapatan rendah sebagai sasaran penting dalam perluasan inklusi keuangan.

Langkah ini menunjukkan bahwa fintech dapat ditempatkan bukan hanya sebagai agenda teknologi, tetapi sebagai bagian dari kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi.

Pendekatan semacam ini penting bagi negara-negara Levant lainnya. Regulasi fintech idealnya tidak berhenti pada pemberian izin kepada perusahaan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat inovasi benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Fintech Tidak Bisa Berdiri Sendiri

Pada akhirnya, fintech bukanlah solusi ajaib untuk mengatasi pengangguran pemuda. Teknologi dapat menyediakan platform, tetapi infrastruktur harus membuat platform tersebut dapat diakses. Pendidikan harus membuat masyarakat mampu menggunakannya. Regulasi harus membuat pengguna merasa aman. Sementara kondisi ekonomi yang stabil diperlukan agar ekosistem bisnis dapat berkembang. Karena itu, strategi pengembangan fintech di kawasan Levant harus dilakukan secara terpadu.

Pertama, pemerintah perlu memperluas infrastruktur digital, terutama di daerah tertinggal dan wilayah yang terdampak konflik.

Kedua, pendidikan literasi digital dan keuangan harus diperkuat sejak usia muda. Program tersebut tidak cukup hanya mengajarkan penggunaan aplikasi, tetapi juga harus membekali pemuda dengan kemampuan mengelola risiko, memahami produk keuangan, dan menjaga keamanan data.

Ketiga, regulasi harus dibuat adaptif. Pemerintah perlu menciptakan ruang bagi inovasi sekaligus memastikan perlindungan konsumen, keamanan data, dan stabilitas sistem keuangan.

Keempat, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan fintech, bank, lembaga pendidikan, organisasi internasional, dan sektor swasta perlu diperluas.

Kemitraan seperti program International Finance Corporation yang mendukung peningkatan keterampilan dan employability pemuda di Lebanon dan Irak menunjukkan bahwa pengembangan tenaga kerja digital membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

Dari Konsumen Menjadi Pencipta Lapangan Kerja
Tantangan terbesar sekaligus peluang terbesar fintech di Levant adalah mengubah posisi pemuda dari sekadar pengguna teknologi menjadi pencipta nilai ekonomi.

Pemuda tidak hanya perlu diberi akses terhadap dompet digital atau layanan pembayaran. Mereka juga perlu mendapatkan akses pembiayaan, pelatihan teknologi, pendampingan bisnis, dan pasar digital agar mampu membangun usaha yang berkelanjutan.

Ketika lapangan kerja formal terbatas, kewirausahaan digital dapat menjadi salah satu alternatif. Platform digital memungkinkan anak muda menjual produk, menawarkan jasa, bekerja secara jarak jauh, hingga membangun perusahaan teknologi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pasar kerja domestik.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan transformasi digital bukan hanya berapa banyak akun fintech yang dibuat atau berapa besar nilai transaksi digital yang tercatat. Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak pemuda yang memperoleh pekerjaan, membangun usaha, meningkatkan pendapatan, dan mendapatkan akses ekonomi melalui transformasi tersebut.

Jalan Panjang Menuju Ekonomi Digital Inklusif

Kawasan Levant memiliki modal penting untuk membangun ekonomi digital: populasi muda, meningkatnya penggunaan teknologi, dan pasar fintech yang terus berkembang.
Namun, modal tersebut belum cukup.
Tanpa infrastruktur yang merata, literasi yang kuat, regulasi yang jelas, keamanan siber yang memadai, dan kepercayaan publik, pertumbuhan fintech berisiko hanya menghasilkan pasar digital yang besar tanpa memberikan dampak yang sebanding terhadap persoalan pengangguran pemuda.

Karena itu, masa depan fintech di Levant pada akhirnya bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Masa depan tersebut ditentukan oleh kemampuan negara-negara di kawasan ini untuk membangun ekosistem digital yang dipercaya, inklusif, aman, dan membuka kesempatan nyata bagi generasi muda.

Jika prasyarat tersebut dapat dipenuhi, fintech tidak lagi sekadar menjadi industri teknologi keuangan. Ia dapat berkembang menjadi salah satu mesin penting bagi lahirnya wirausaha baru, pekerjaan digital, dan mobilitas ekonomi generasi muda di kawasan Levant.

 

*)Penulis adalah Oleh: Bilal Nakhwan/ Mahasiswa Semester 5 Jurusan Hubungan Internasional (Mata Kuliah Regionalisme MENA) Di UNIDA GONTOR