TANJUNGPANDAN: Pasca ditinggalkan Hendra Caya pada September 2024, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Belitung hingga kini belum terisi secara definitif. Dan Jabatan Sekda Belitung, yang kosong sejak September 2024, telah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Dalam empat bulan terakhir, kursi pelaksana harian Sekda yang strategis itu diisi oleh tiga nama berbeda: Bakri Khauriansyah, Norman Sunanda, dan kini Marzuki. Dan kemarin, 6 januari ditunjuk Pejabat Sekda Belitung Marzuki sampai menunggu Sekda Definitif.
Salah satu anggota Presidium Pembentukan Perjuangan Babel Ramli Matsum, menyuarakan keresahannya terhadap kondisi ini. Bagi Ramli, Belitung tidak kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengisi posisi strategis tersebut.
“Alangkah sulitnya mencari figur Sekda. Di Belitung ini banyak yang mampu kok. Harusnya putra daerah yang diutamakan yang tentunya lebih paham organisasi ke daerahan dan organisasi kemasyarakatan. Sebab, fungsi sekda peran aktif setengah politis. Artinya, punya tanggungjawab moral kepada masyarakat disampung tugas pokok sebagai penggerak birokrasi pelayanan publik dan tentunya mereka sudah lama mengabdi untuk Belitung, ” kata Ramli Matsum, aktivis reformasi Belitung era 1984, sejak zaman bupati Sumarsono, yang mencuat namanya saat melihat kondisi ketimpangan sosial di Belitung di era tahun tersebut, dan termasuk ikut mengulirkan reformasi Belitung jilid satu bersama Suryanto Sudibyo, Sayuti Samad dan H. Suhadi Hasan (ketua Reformasi Belitung Masa Depan)
Tentu saja, Harapan Ramli setidanya, merepresentasikan banyak warga Belitung yang ingin putra daerah memimpin birokrasi daerahnya. Namun, perjalanan mencari sosok definitif tampaknya tidak sesederhana itu.
Jembatan Eksekutif-Legislatif
Sekretaris Komunitas Diskusi 17 Belitong H. Hasimi Usman, tokoh masyarakat lainnya, melihat persoalan dari sisi yang berbeda. Ia memahami bahwa proses pemilihan Sekda membutuhkan ketelitian ekstra. Ada setidaknya 14 syarat yang harus dipenuhi seorang calon, termasuk golongan ASN minimal IVc, rekam jejak bersih, hingga bebas dari narkoba.
“Sekda itu bukan jabatan sembarangan. Dia jembatan antara eksekutif dan legislatif. Penunjukan harus melalui konsultasi dengan DPRD, Gubernur, hingga Mendagri,” jelasnya.
H. Hasimi menegaskan, posisi Sekda yang strategis ini memengaruhi stabilitas pemerintahan. Menurutnya, jika pengisian dilakukan tanpa kehati-hatian, roda pemerintahan bisa pincang.
Nama-Nama yang Mulai Bermunculan
Di tengah keramaian masyarakat diantaranya, sejumlah nama mulai disebut-sebut sebagai kandidat. Di antaranya adalah Marzuki SIP, yang saat ini menjabat sebagai Plt Sekda, Edi Usdianto ST Kepala PUPR Belitung, KA Azhami (Kepala BKPSDM Belitung), Firdaus Zamri (Kadis Perikanan Kabupaten Belitung), Imam Fadly (Sekwan DPRD Belitung), Kasimin (Kepala Dinas Pemberdayaan Sosial, perempuan dan Anak) Kabupaten Belitung, Ronny Setiawan ST, MSi (Kepala Dinas Perindustrian Penanaman Modal Satu Pintu) Kabupaten Belitung).
Meski rumor ini menguat, masyarakat berharap seleksi berlangsung transparan dan adil. “Kami ingin siapa pun yang terpilih nanti bisa mengemban amanah dengan baik, menjaga keseimbangan eksekutif dan legislatif,” ungkap Hasyimi.
Menanti Akhir Penantian
Di luar hiruk-pikuk perdebatan, masyarakat Belitung tetap menanti dengan harapan. Mereka ingin roda pemerintahan berjalan lebih stabil dengan adanya Sekda definitif yang mumpuni.
“Penantian ini tidak boleh terlalu lama. Kita butuh pemimpin yang bisa membawa Belitung semakin maju,” kata Ramli.
Jabatan Sekda Belitung bukan hanya soal administrasi. Ia adalah kunci harmonisasi, penjaga keseimbangan, dan penggerak pembangunan daerah. Kini, Belitung menunggu sosok yang layak untuk duduk di kursi itu. Seperti sebuah teka-teki yang belum terpecahkan, siapa yang akan menjadi wajah baru Sekda Belitung? Hanya waktu yang bisa menjawab.*
