Mengugat Fungsi Pengawasan Wakil Rakyat?

Sebagai sebuah Lembaga Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dibentuk di setiap Propinsi dan Kabupaten/Kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan Legislatif, dan karena itu disebut lah Lembaga Legislatif Daerah.

Dalam perannya, DPRD memiliki fungsi diantaranya Fungsi Anggaran, Fungsi Legislasi dan Fungsi Pengawasan.

Tentu saja, untuk fungsi pengawasan kini menjadi momok di kalangan masyarakat. Baik buruknya penilaian wakil rakyat yang salah satunya adalah fungsi pengawasan yang menjadi ajang keberhasilan anggota dewan dalam melayani masyarakat di sebuah daerah, meski memang menyangkut fungsi anggaran maupun legislasi yang jadi bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi wakil rakyat.

Nah yang menjadi pertanyaan, sesudah sejauh mana peran pengawasan? Tentunya bisa dipahami dan bukan rahasia umum bahwa saat ini minimnya kinerja di sektor pengawasan. Banyak persoalan-persoalan daerah yang tak kunjung diselesaikan dan bahkan tidak ada jalan keluarnya.

Banyaknya persoalan di lapangan, justru masyarakat justru lebih banyak bertanya peran media ketimbang mempertanyakan peran wakil rakyat. Masyarakat kerap menyalahkan wartawan atau kalangam media yang dianggap tidak peka di lapangan. Sedangkan wakil rakyat kurang begitu dipersoalkan walapun ada juga yang berkomentar miring dengan sebutan oknum wakil rakyat yang kurang melayani masyarakat.

Padahal katanya, peran wakil rakyat justru yang amat begitu penting. Apalagi wakil rakyat punya fungsi pengawasan yang sangat penting diatur dengan undang-undang, ketimbang wartawan hanya sebatas pemberi informasi kepada masyarakat.

Untuk diketahui, dilihat dari sesi undang-undang, ada fungsi Dewan diantaranya Fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi. Menurut ketentuan UUD 1945 yang lama, DPR berhak mengajukan usul inisiatif rancangan UU. Demikian pula DPRD, berdasarkan ketentuan UU No.23/2014, berhak mengajukan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur / Bupati / Walikota. Serta fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah.
Sementara dalam UU No.23/2014, Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan  Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu  hanya bertindak sebagai  lembaga pengendali  atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu, dan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah.

Sesuai fungsinya sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat, maka DPRD juga diberi hak untuk melakukan amandemen dan apabila perlu menolak sama sekali rancangan yang diajukan oleh pemerintah itu. Bahkan DPRD juga diberi hak untuk mengambil inisiatif sendiri guna merancang dan mengajukan rancangan sendiri kepada pemerintah (Gubenur atau Bupati/Walikota).

Sebab itu, ke depan fungsi dewan di bidang pengawasan harus lebih optimal dan diperkuat. Mereka digaji dengan uang rakyat. Semestinya mereka harus jemput bola. Tanpa harus menunggu laporan masyarakat, wakil rakyat harus langsung turun ke lapangan. Kalau ditemukan persoalan di lapangan baik minta atau tak diminta harus segera berkoordinasi dengan instansi terkait. Dan, inilah yang harus menjadi perhatian kalangan wakil rakyat.

Dengan demikian, semestinya semua anggota DPRD propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, untuk meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan di daerah masing-masing dengan sebaik-baiknya. Instrumen yang dapat digunakan untuk itu adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rencana anggaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sudah tentu untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPRD tersebut, termasuk fungsi legislasi dan fungsi anggaran, setiap anggota DPRD sangat perlu sekali menghimpun dukungan informasi dan keahlian dari para pakar di bidangnya. Informasi  dan  kepakaran  itu,  banyak  tersedia  dalam  masyarakat  yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat banyak. Apabila mungkin, setiap anggota DPR juga dapat mengangkat seseorang ataupun beberapa orang asisten ahli untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Jika belum mungkin, ada baiknya para anggota DPRD itu menjalin hubungan yang akrab dengan kalangan lembaga swadaya masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa di daerahnya masing-masing, dan bahkan dari semua kalangan seperti pengusaha, kaum cendekiawan, tokoh agama, tokoh budayawan dan seniman, dan sebagainya. Dari mereka itu, bukan saja dukungan moril yang dapat diperoleh, tetapi juga informasi dan pemahaman mengenai realitas yang hidup dalam masyarakat yang kita wakili sebagai anggota DPRD. Atas dasar semua itu, setiap anggota DPRD dapat secara mandiri menyuarakan kepentingan rakyat yang mereka wakili, sehingga rakyat pemilih dapat benar-benar merasakan adanya manfaat memberikan dukungan kepada para wakil rakyat untuk duduk menjadi anggota DPRD. * Penulis adalah Firmansyah Ishak,S.E.,M.H/
Dosen  AMB, Ketua LBH KKH Cab.Belitung, dan Koordinator B-Care.