SELATNASIK: Sebuah langkah penting diambil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjaga kekayaan laut yang menjadi tumpuan hidup ribuan masyarakat pesisir.
Dalam upaya memperkuat pengelolaan sumber daya laut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bangka Belitung menggelar sosialisasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kawasan konservasi dan reviu zonasi kawasan konservasi perairan Belitung.
Bertempat di ruang pertemuan Kantor Camat Selat Nasik, sosialisasi ini menjadi langkah konkret untuk memastikan keseimbangan ekosistem laut tetap terjaga, di tengah laju perkembangan pariwisata dan pemanfaatan sumber daya alam.
Dalam acara yang dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dr. Drs. Agus Suryadi, M.Si yang hadir pula Camat Selat Nasik, Arbed Febriyanto, S.STP., M.Si., serta perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dan Penyuluh Perikanan Kecamatan Selat Nasik, Ani Saputra, S.Pi.
Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 30 peserta, di antaranya tokoh adat, nelayan, serta perangkat desa dari Kecamatan Selat Nasik. Kehadiran mereka menunjukkan antusiasme masyarakat lokal terhadap program pemerintah yang melibatkan dukungan dari USAID Kolektif, sebagai mitra dalam pembangunan berkelanjutan.
Adapun program dari USAID kolektif yang disampaikan oleh khaifin Program pendampingan masyarakat untuk peningkatan ekonomi di bidang perikanan.
Dalam sambutannya,Dr. Drs. Agus Suryadi, M.Si menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para peserta, terutama para nelayan dan tokoh adat yang selama ini berperan aktif dalam menjaga kelestarian laut di wilayah mereka. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam memastikan keberlanjutan sumber daya laut.
Menurutnya, peran masyarakat sangat vital dalam menjaga ekosistem laut yang tak hanya menyediakan hasil tangkapan, tetapi juga dapat menjadi daya tarik wisata.
“Pengelolaan kawasan konservasi ini merupakan bagian dari langkah besar kita untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut. Kawasan perairan seperti lamun dan terumbu karang sangat penting untuk dijaga. Selain menjaga ekosistem, kawasan ini juga berpotensi menjadi destinasi wisata yang menarik bagi para wisatawan,” jelas Agus.
Upaya pelestarian ini sejalan dengan inisiatif Blue Economy yang digagas pemerintah. Program tersebut mengedepankan pemanfaatan sumber daya laut secara bijak, tanpa merusak lingkungan, dengan harapan bisa mendukung perekonomian masyarakat pesisir melalui keberlanjutan.
Selat Nasik, dengan kekayaan alam bawah lautnya seperti lamun dan terumbu karang di Pulau Mendanau, telah lama menjadi perhatian. Selain menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat nelayan, kawasan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari yang ramah lingkungan. Dengan adanya UPTD, diharapkan pengelolaan kawasan ini menjadi lebih terstruktur dan fokus pada pelestarian.
Usai acara sosialisasi, DKP Provinsi Bangka Belitung merencanakan dialog khusus dengan nelayan di Kampung Nelayan Maju, Desa Suak Gual, yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan. Dialog ini akan membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif, dengan mendengarkan masukan dan pengalaman dari para nelayan yang sehari-hari bergantung pada laut.
Pembentukan UPTD tidak hanya diharapkan sebagai wadah pengelolaan kawasan konservasi, tetapi juga sebagai pelopor dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut di Selat Nasik. Lewat program ini, pemerintah berharap sumber daya laut dapat terus dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan masa depan generasi mendatang. Lebih dari sekadar inisiatif pelestarian, ini adalah upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan pentingnya menjaga kelestarian alam.
Ke depan, Selat Nasik berpeluang besar menjadi model kawasan konservasi laut yang sukses, tidak hanya untuk Belitung tetapi juga untuk wilayah pesisir lainnya di Indonesia.
Dengan pengelolaan yang baik, kawasan ini bisa berkembang menjadi destinasi wisata unggulan, sekaligus tetap menjaga sumber daya alam yang menjadi kekayaan tak ternilai bagi masyarakat lokal.*
