TANJUNGPANDAN, BELITONG — Komunitas Diskusi 17 (KD-17) Belitong menyampaikan pernyataan sikap guna menyikapi pasca terbakarnya fasilitas PT Timah Tbk di Gantung, serta berbagai persoalan pengelolaan sumber daya alam (SDA) timah yang dinilai terus berulang di Pulau Bangka dan Belitung.
Dalam pernyataan yang disampaikan Ketua Komunitas Diskusi 17 Belitong (KD-17) dengan Ketuanya Rizali Abusama dan Sekretaris H. Hasimi Usman, di Belitong, Sabtu (8/8/2026), KD-17 menilai rentetan persoalan tersebut mengisyaratkan adanya dugaan mismanajemen yang sangat mendasar dalam pengelolaan SDA timah.
Menurut KD-17, kekayaan timah yang seharusnya menjadi modal utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru belum mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat di daerah penghasil.
“Menyaksikan kejadian yang terus berulang di kedua pulau timah, Bangka dan Belitung, mengisyaratkan adanya sinyalamen mismanajemen PT Timah Tbk yang sangat mendasar dalam mengelola SDA timah,” demikian salah satu poin pernyataan sikap KD-17 Belitong yang disampaikan Ketuanya Rizali Abusama,
Minta Pemerintah Evaluasi Manajemen PT Timah
KD-17 mendesak pemerintah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PT Timah Tbk.
Tidak hanya evaluasi, komunitas tersebut juga menilai jajaran direksi harus menunjukkan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang terjadi.
KD-17 bahkan menyerukan agar jajaran direksi PT Timah Tbk memiliki kebesaran jiwa untuk mengundurkan diri apabila memang tidak mampu memperbaiki persoalan mendasar dalam tata kelola perusahaan.
“Pemerintah harus segera mengevaluasi manajemen PT Timah Tbk,” tegas KD-17 dalam pernyataannya.
Pemimpin Daerah Diminta Jangan Hanya Mengandalkan Jargon
Sorotan juga diarahkan kepada para pemimpin publik di Pulau Belitung.
KD-17 meminta para pemimpin publik, khususnya di Belitong, untuk berani menyuarakan persoalan timah secara lebih keras sekaligus mengajukan proposal solusi yang konkret.
Menurut komunitas tersebut, persoalan SDA timah tidak akan selesai hanya dengan mengandalkan jargon pembangunan maupun slogan seperti “yakin ade jalan” atau “akselerasi segala bidang”.
KD-17 menilai masyarakat membutuhkan gagasan yang lebih konkret, terukur, dan berpihak pada kepentingan daerah penghasil timah.
“Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan jargon yakin ade jalan atau akselerasi segala bidang,” tegas mereka.
KD-17: Jangan Terjebak pada Persoalan RKAB
KD-17 juga mengajak seluruh pihak untuk tidak terus-menerus menjadikan persoalan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai pusat perdebatan.
Bagi KD-17, persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah tambang jauh lebih mendasar daripada sekadar persoalan administratif dan formalitas perizinan.
Mereka menyerukan agar “kemunafikan formal” yang dinilai tidak menyelesaikan persoalan mendasar rakyat dihentikan.
“Sudah saatnya kita tidak mempermasalahkan RKAB. Hentikan kemunafikan formal yang tidak menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi rakyat yang diberkahi SDA timah di pulau-pulau di mana mereka hidup,” ujar KD-17.
Siap Ajukan Proposal Alternatif
Tidak berhenti pada kritik, Komunitas Diskusi 17 Belitong menyatakan kesiapannya untuk menawarkan gagasan alternatif mengenai tata kelola SDA timah.
KD-17 mengaku siap mengajukan proposal alternatif yang dinilai lebih berkeadilan, dengan tujuan akhir memastikan kekayaan timah benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya rakyat yang tinggal di wilayah tambang.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa masyarakat daerah penghasil timah tidak semestinya hanya menjadi penonton dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya sendiri.
Bagi KD-17, pengelolaan timah harus dikembalikan pada tujuan utama sebagaimana amanat konstitusi: kekayaan alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi media ini dengan PT. Timah Tbk terkait dengan pernyataan sikap dari KD -17.
