JAKARTA, 16 September 2025 — Dalam rapat bersama Kementerian Kehutanan di Gedung Parlemen Senayan, Anggota DPD RI asal Bangka Belitung, Ir. H. Darmansyah Husein, bersama Komite II DPD RI, menyoroti capaian program 2025 sekaligus arah kebijakan 2026 yang berfokus pada perlindungan hutan, peningkatan fungsi sosial-ekonomi, hingga digitalisasi layanan.
Dengan realisasi anggaran yang sudah berjalan optimal, pemerintah menargetkan penurunan emisi, peningkatan kontribusi PDB kehutanan, serta konsolidasi tata kelola berbasis One Map Policy.
Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan hutan sebagai paru-paru dunia sekaligus sumber daya strategis bagi bangsa.
Pertemuan dengan PT Pupuk Indonesia
Sementara itu, dalam pertemuan dengan PT Pupuk Indonesia, Darmansyah Husein menekankan peran vital pupuk dalam ketahanan pangan nasional.
Dengan kapasitas produksi yang mampu memenuhi kebutuhan, tata kelola pupuk bersubsidi kini diperkuat melalui digitalisasi dan Perpres No. 6 Tahun 2025.
Dalam hal ini, Darmansyah Husein juga mendorong agar akses petani di daerah, termasuk Bangka Belitung, semakin dipermudah melalui distribusi yang transparan dan terjangkau. Sinergi antara pengelolaan hutan dan ketersediaan pupuk adalah fondasi penting untuk memperkuat pangan, energi, dan kesejahteraan rakyat.*
