Perkuat Penyaluran Pupuk Bersubsidi, 37 PPL Belitung Diminta Perketat Akurasi E-RDKK

TANJUNGPANDAN: Akurasi data menjadi salah satu kunci memastikan pupuk bersubsidi diterima petani yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, koordinasi antara Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kementerian Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Belitung terus diperkuat.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi PPL Kementerian Pertanian bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung yang digelar di ruang pertemuan dinas setempat, Senin (7/9/2026).

Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis, terutama terkait kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi serta penyusunan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK) di Kabupaten Belitung.

Sebanyak 37 PPL Kementerian Pertanian se-Kabupaten Belitung mengikuti kegiatan tersebut. Mereka merupakan penyuluh yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pertanian dan memiliki peran penting sebagai ujung tombak pendampingan petani di tingkat lapangan.

Kepala Tim Kerja (Katimker) Penyuluh, Yazid Ansori, S.ST, menegaskan pentingnya membangun koordinasi yang kuat antara penyuluh Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah.
Menurut Yazid, koordinasi tidak cukup dilakukan sesekali, tetapi perlu menjadi agenda rutin agar berbagai persoalan pertanian di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.

Ia berharap koordinasi antara penyuluh dan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara rutin, idealnya satu hingga dua kali dalam sebulan.
“Koordinasi rutin akan memudahkan penyelesaian persoalan yang ditemukan di lapangan, sekaligus menyamakan persepsi, memperlancar komunikasi dan mempererat silaturahmi antara penyuluh dengan perangkat daerah,” ujarnya.

Data Akurat Jadi Kunci Penyaluran Pupuk
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, Hamzah, S.Pt, menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi tersebut.
Ia menilai sinergi antara penyuluh dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

“Dengan koordinasi yang baik, akurasi data, proses penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi akan lebih mudah dilakukan sehingga pupuk dapat diterima oleh petani yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan peruntukannya,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang PSP, Tri Asmorowati, S.Pt. Ia menekankan bahwa ketepatan data E-RDKK menjadi faktor penting dalam menentukan kelancaran penerima pupuk bersubsidi.

Menurutnya, penyusunan E-RDKK harus dilakukan secara cermat dengan memastikan data petani dan kebutuhan pupuk sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Data E-RDKK harus benar-benar akurat agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan lancar dan tepat sasaran sesuai kebutuhan serta peruntukan petani,” jelasnya.

PPL Diminta Aktif Menyampaikan Persoalan Lapangan

Dalam rapat tersebut, para PPL juga didorong untuk terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam melakukan pendampingan kepada kelompok tani maupun petani di wilayah binaannya.
Berbagai dinamika yang muncul di lapangan diharapkan tidak berhenti pada tingkat kelompok tani, tetapi dapat segera disampaikan melalui jalur koordinasi agar memperoleh solusi secara cepat dan tepat.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat penyuluh merupakan pihak yang bersentuhan langsung dengan petani sekaligus mengetahui kondisi riil pertanian di lapangan.
Sejak Januari 2026, PPL Kabupaten Belitung berada di bawah koordinasi langsung Kementerian Pertanian. Perubahan tata kelola ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus mempermudah mobilisasi penyuluh dalam mendukung berbagai program pembangunan pertanian.

Dengan berada dalam satu komando, para penyuluh diharapkan semakin mudah bergerak dalam mengawal program pemerintah, khususnya dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan Indonesia yang berkelanjutan.

Garda Terdepan Menuju Swasembada Pangan
Sebagai garda terdepan pembangunan pertanian, PPL memiliki peran strategis dalam mendampingi petani, mulai dari meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hingga mendorong perubahan sikap serta penerapan teknologi dan inovasi pertanian.

Pendampingan tersebut pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani.
Penguatan koordinasi antara PPL Kementerian Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Belitung pun diharapkan tidak hanya berhenti pada persoalan pupuk bersubsidi dan E-RDKK, tetapi berkembang menjadi sinergi yang kuat dari tingkat kabupaten hingga desa.

Semangat tersebut menjadi bagian dari upaya menggali potensi ekonomi hijau dari desa untuk Indonesia jaya, dengan menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu kekuatan utama dalam membangun ketahanan sekaligus mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.
“Satu Komando, Satu Gerak, Bersama Petani Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan.”*