SIMPANGTIGARENGIANG: Tokoh nasional sekaligus mantan anggota DPR RI, HM Muas menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi kepemimpinan di Provinsi Bangka Belitung (Babel).
Hal ini disampaikannya usai menghadiri acara diskusi “Muktamar Rakyat Indonesia” di Simpang Tiga, Belitung, Minggu 13 Juli 2025.
Dalam wawancara dengan media, HM Muas menyinggung pentingnya refleksi dan penyatuan visi-misi para pemimpin daerah, yang menurutnya telah dirancang oleh Presiden ke-8 RI melalui sebuah agenda bernama “retreat”.
“Pertemuan ini semestinya jadi ajang belajar dan menambah ilmu bagi para pemimpin daerah, termasuk di Bangka Belitung. Masalah di Babel ini sudah mencuat ke media nasional, jangan sampai dibiarkan hingga jadi fitnah, baik yang sifatnya positif maupun negatif,” tegasnya.
Ia menekankan agar para pemimpin yang dipilih rakyat benar-benar berpihak pada rakyat, bukan membawa konflik pribadi ke dalam urusan pemerintahan.
“Jangan sampai provinsi ini, yang sudah berdiri 25 tahun, justru hancur karena kesalahan dalam memilih pemimpin. Kepemimpinan itu amanah, bukan tempat cari kepentingan pribadi,” ujar Muas yang merupakan anggota DPR RI diera Presiden Soeharto dan Habibie.
Sementara itu, Ketua Forum Pejuang Provinsi Bangka Belitung, Haji Muhtar Motong, angkat suara terkait kondisi terkini kepemimpinan di Babel. Menurutnya, jika persoalan ini tidak segera ditangani secara serius, masa depan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di daerah ini terancam.
“Kita akan bahas ini secara serius. Kalau tidak segera dicari jalan keluar, provinsi ini akan pincang dan terpuruk,” ujarnya tegas saat diwawancarai usai menghadiri acara diskusi mengenang Moektamar Rakyat Indonesia, Pulau Belitong yang bertempat di Desa Simpang Tiga, pada Minggu 13 2025.
Muhtar juga menyoroti kondisi Babel yang menurutnya sudah terlalu lama “dijarah”, baik dari segi sumber daya alam maupun kepentingan politik.
“Sudahlah dijarah Bangka Belitung ini. Dengan pemerintahan yang solid, kita masih bisa berupaya memakmurkan rakyat. Tapi kalau terus konflik, rakyat pasti jadi korban,” pungkasnya.
Sedangkan, tokoh penyusun buku proposal perjuangan provinsi Bangka Belitung, Abdul Hadi Adjin, menegaskan bahwa perjuangan membentuk Provinsi Babel bukanlah hal mudah dan tidak boleh dikotori oleh konflik internal pemimpin.
“Perjuangan membentuk provinsi ini adalah komitmen bersama. Jika ada miskomunikasi, sebaiknya dikomunikasikan dengan baik, bukan dipertontonkan ke publik,” ujar Hadi Adjin.
Ia mengingatkan, konflik antara kepala daerah bisa berdampak negatif terhadap semangat perjuangan dan cita-cita awal berdirinya Provinsi Babel, yang dibangun atas dasar kebersamaan dan semangat ruh Perjuangan.
“Kita ingin roh perjuangan ini tetap hidup. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan akibat konflik elite,” tegas Hadi Adjin.*
