TANJUNGPANDAN: Yang bertempat diruang rapat fraksi, FCC (Forum Crisis Centre) Belitung lakukan pertemuan dengan DPRD Belitung, pada Senin, kemarin.
Adapun pertemuan ini, di dasarkan surat terbuka yang dikirim oleh Forum Crisis Centre Belitung pada tanggal 16 April 2020, terkait respon publik terhadap dampak ekonomi-sosial yang ditimbulkan Covid 19 sebagai bencana dunia.
Dari DPRD Belitung dihadiri Ketua DPRD Belitung Anshori bersama wakil Ketua DPRD Budi Prasetyo, dan anggotanya, Mirza Dallyodi, Fendy Haryono, Samsir, Suherman, dan beberapa staf sekwan.
Adapun yang hadir dari Forum Crisis Centre Fikri Mauludi (KNPI), Yusuf Black ( LSM LIRA), Budi Dharmapano (FKUB), Bambang Suseno (FORDAS), saifuddin al mughniy (Centrum Arete Institute), GM Sukarna (Komunitas Ojol), Roby Apriansyah (YBBU), Budi Setiawan (SBPC), Lucky DH (Media kabar Belitung), Nurul H (media NKRI Pos), Muhammad ismaya Nugraha (CAI) dan beberapa aktivis dan media lainnya.
Adapun pertemuan ini, pada intinya bahwa gagasan besar dari Forum Crisis Centre adalah ingin menjadi mitra pemerintah dalam rangka membangun kebersamaan dalam rangka merespon dampak ekonomi sosial masyarakat terhadap pendemi covid 19 ini.
Dalam dialog tersebut, disampaikan beberapa pemikiran terkait Forum Crisis Centre sebagai mitra pemerintah dalam merespon kondisi yang berkembang saat ini sesungguhnya menjadi tanggungjawab sosial semua masyarakat.
“Sehingga beberapa rekomendasi yang menjadi catatan terpenting adalah bagaimana kesigapan pemerintah dalam membuat kebijakan tentang ketahanan pangan, termasuk pemerintah segera menerbitkan regulasi untuk meminta pihak perusahaan agar segera ambil peran sosial melalui dana CSR,” Seperti siaran pers yang disampaikan ke media online ini.
Disampaikan juga, beberapa point yang lain yang krusial menjelang ramadhan tentunya kebutuhan masyarakat semakin tinggi. Masalahnya, kalau hal ini tidak disikapi melalui regulasi yang kuat, maka tidak tertutup kemungkinan akan menciptakan masalah baru, daya beli masyarakat akan menurut bukan karena barang tidak ada, justru sebaliknya—barang ada tetapi uang yang tidak ada. Kondisi ini perlu disikapi dan ditindaklanjuti melalui peran-peran sosial, terutama dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
Untuk itu, sinergitas dari berbagai pihak perlu dibangun didalam rangka meretas kemungkinan penyakit sosial muncul ditengah pendemi Covid 19 ini. Dan Forum Crisis Centre hadir sebagai mitra yang akan terus berbagi informasi dan peran secara edukatif ditengah masyarakat. Dan dalam pertemuan tersebut ada beberapa point yang disampaikan sebagai berikut :
– Pemerintah dalam hal ini Bupati segera mungkin meminta pihak-pihak perusahaan agar mendonasikan dana CSR nya untuk kepentingan masyarakat.
– Dalamkondisi demikian, masyarakat butuh kepastian jaminan perlindungan sosial, baik akses informasi data resmi perkembangan wabah covid 19 terkini dalam 24 jam tiap hari, termasuk kemudahan dan kejelasan dalam pelayanan kesehatan dalam hal ini upaya mendapatkan asupan vitamin, obat-obatan, masker, dan penyemprotan disinfektan secara berkala dalam ruang publik seperti pasar dan toko-toko yang masih terbuka melayani masyarakat.
– Ketersediaan bahan pokok untuk beberapa bulan kedepan, untuk menghindari gejolak sosial—sebagai dampak psikologi masyarakat.
– Membantu dan meringankan beban pelaku usaha, agar tidak colaps hingga keadaan membaik.
– Menggerakkan ekonomi dari rumah, dengan membangun pasar digital skala kota/desa yang infrastrukturnya dibantu oleh pemrintah—inilah yang disebut home industry.
– Meminta kepada pemerintah daerah agar menggerakkan ketahanan pangan termasuk lumbung pasar desa dengan mengalihkan dana desa—demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat—inilah yang disebut sebagai locally power (kekuatan lokal)sebagai bagian dari sirkulasi ekonomi masyarakat desa. Termasuk bantuan bibit bumbu dari pemerintah kepada masyarakat untuk bercocok tanam dilingkungan rumah demi mengurangi pengeluaran masyarakat.
– Meminta kepada pemerintah untuk melakukan operasi pasar untuk menghindari kenaikan harga bahan pokok apalagi menjelang bulan ramadhan, menghindari adanya oknum yang memanfaatkan situasi krisis.
– Karantina ODP dan PDP perlu pengawasan melekat, agar tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Termasuk karantinawilayah sangat mungkin untuk dilakukan sebagai bagian dari memutus mata rantai penyebaran covid 19.
– Sebab, hanya keteraturan sosial dan kepatuhan sosial—menjadi salah satu jalan untuk memutus mata rantai penyebaran.
– Sebab, keteraturan sosial—pada intinya akan menjaga kestabilan kebutuhan masyarakat.
Dalam hal ini masyarakat butuh kepastian atas jaminan sosial, sebab bencana ini belum ada satu pun riset bahkan ilmuwan yang berani mengatakan berakhirnya kapan. Sebab itu, jaminan pengamanan sosial begitu penting bagi masyarakat dalam upaya keberlangsungan kehidupan sebagaimana mestinya.
Sementara itu, Ketua DPRD Belitung Ansori sambut baik Forum Crisis Centre ini, dan naskah dalam gagasan besarnya diserahkan kepada pimpinan dewan, dan DPRD berjanji akan membicarakan ke rapat berikutnya terkait ususlan dari Forum Crisis Centre dengan berbagai lembaga yang ada didalamnya.*trawangnews.com
