Reses Darmansyah Husein bersama Dinas PUPR Belitung dan UPT PU Babel

TANJUNGPANDAN – Anggota DPD RI utusan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ir. H. Darmansyah Husein, menggelar reses Masa Sidang V Tahun Sidang 2025–2026 bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Belitung serta UPT PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Hotel La Lucia, Tanjungpandan, Selasa (21/7/2026).

Kegiatan reses yang mengangkat pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan beserta perubahannya tersebut dihadiri Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Belitung Yusarriady Oksaviri, S.Si., serta Kepala UPT PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Belitung Virgo Roby Witara beserta jajarannya.

Dalam pertemuan itu, berbagai persoalan infrastruktur di Belitung dan Belitung Timur mengemuka, mulai dari minimnya anggaran pemeliharaan jalan, kendaraan bermuatan berlebih (over dimension over loading/ODOL), hingga kebutuhan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan.

Kepala UPT PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Belitung, Virgo Roby Witara, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini menghadapi keterbatasan anggaran untuk merawat jalan provinsi.

“Jalan provinsi di Pulau Belitung mencapai sekitar 300 kilometer, namun tahun ini tidak tersedia anggaran pemeliharaan. Selain itu, kami juga menghadapi persoalan kendaraan yang melintas dengan muatan melebihi kapasitas sehingga menyebabkan jalan bergelombang. Permasalahan lain adalah masih banyak masyarakat yang membuang sampah di pinggir jalan. Kami berharap Bapak DPD RI dapat membantu menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Belitung, Yusarriady Oksaviri, meminta adanya konsistensi dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Belitung, khususnya dalam menunjang pengembangan sektor pariwisata.

“Kami berharap ada dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur, terutama untuk pengembangan kawasan pariwisata di wilayah selatan Belitung. Kami juga sangat membutuhkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengingat kemampuan anggaran daerah saat ini sangat terbatas,” katanya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Anggota DPD RI Ir. H. Darmansyah Husein menegaskan bahwa seluruh masukan akan menjadi bahan pembahasan di tingkat pusat, terutama dalam evaluasi regulasi dan kebijakan anggaran infrastruktur.

Menurutnya, tema utama reses memang membahas Undang-Undang Jalan, namun persoalan yang disampaikan daerah tidak bisa dipisahkan dari sektor infrastruktur lainnya, termasuk kawasan permukiman.

“Banyak masukan yang kami terima dari daerah, baik mengenai kebutuhan nyata di lapangan maupun aturan-aturan yang perlu disesuaikan di tingkat pusat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besarnya kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur,” ujar Darmansyah.

Ia menilai pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya sampai pada tahap pembangunan fisik, tetapi juga harus diikuti dengan komitmen pemeliharaan secara berkelanjutan.

“Setelah infrastruktur dibangun, harus ada biaya pemeliharaan secara rutin. Dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini, pemerintah pusat perlu memberi perhatian serius. Jika infrastruktur dibiarkan tanpa perawatan, biaya perbaikannya akan terus meningkat dan akhirnya menghambat aktivitas ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Selain jalan, Darmansyah juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program rumah layak huni, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta penanganan kawasan kumuh.

“Program rumah layak huni jangan sampai terhenti. Kalau setiap tahun tetap dicicil meskipun anggarannya terbatas, beban kebutuhan tidak akan menumpuk. Jangan sampai nanti kebutuhan semakin besar dan semakin sulit dipenuhi,” katanya.

Melalui reses tersebut, DPD RI berharap berbagai persoalan infrastruktur yang dihadapi daerah dapat menjadi perhatian pemerintah pusat sehingga pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Belitung maupun Belitung Timur tetap berjalan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata.*