MANGGAR: Anggota DPRD Bangka Belitung Beliadi SIP sampaikan apresiasi atas sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belitung Timur yang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi larangan dan sanksi kampanye.
Namun disayangkan kegiatan sosialisasi tersebut mengapa baru sekarang ini dilaksanakan dipenghujung kampanye ini. Padahal semestinya harus dilakukan sebelum pelaksanaan kampanye terkait pelaksanaan pilkada di Belitung Timur.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Babel Beliadi ketika diminta tanggapan dari media ini menyangkut kegiatan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belitung Timur yang telah diselenggarakan sosialisasi larangan dan sanksi kampanye yang bertempat di Aula Kantor Camat Manggar, pada Rabu (4/11/2020).
Menurut Beliadi, seharusnya kegiatan sosialisasi ini dilakukan dua bulan atau sebulan sebelum kampanye dimulai sehingga masyarakat dan seluruh elemen yang terlibat langsung dalam kegiatan pilkada ini mengerti betul apa-apa yang menjadi rambu dalam berdemokrasi.
Dan meski disayangkan, namun Beliadi mengapresiasikan kegiatan sosialisasi ini telah dilaksanakan dan mengajak bersama sama KPU, Bawaslu dan masyarakat untuk wujudkan demokrasi yang bersih, bermartabat dan terhormat.
” Karena kita tahu demokrasi kita ini sudah memasuki era yang sedikit rusak dan banyak pelaku dalam demokrasi melakukan kegiatan tindakan-tindakan yang akan merusak demokrasi itu sendiri. Seperti mengiming-imingi atau menjanjikan untuk memberikan suatu barang yang tidak diisyaratkan sebagai alat peraga kampanye. Ada juga yang mengimini-imingi uang atau pun mengimingi imingi dengan beras. Ini semua melanggar konstitusi kita dan tidak diisyaratkan dalam alat peraga kampanye,” kata Beliadi.
Oleh karena itu, Beliadi berharap kegiatan ini bukan hanya sebatas acara serimonial saja. Tapi harus ada eksennya dilapangan.
“Karena kita tahu kegiatan ini sudah berlangsung dari pileg ke pileg, pilpres ke pilpres, dari pilkada ke pilkada dan memang sulit dibuktikan. Karena apa Penjahat demokrasi itu sendiri sudah dibekali dengan antisipasi antisipasi dan apabila tertangkap ilmunya seperti ini hingga sulit sekali dibuktikam,” katanya.
Sebab itu, Beliadi berharap kepada kpu, bawaslu dan kepolisian yang tergabung dalam Gardukumdu agar lebih proaktif lagi untuk mengantisipasi atau mencegah kegiatan yang melanggar konstitusi demokrasi ini di masyarakat.
“Karena sampai hari ini kita dari partai gerindra sudah banyak melaporkan dan ada yang menagih janji di media sosial dan melaporkan ke kader kami, ada orang orang yang melakukan kegiatan kegiatan nyeleneh atau melanggar demokrasi dan tapi sulit untuk dibuktikan dan ada juga sedikit keanehan. Saat dirinya menyarankan kader agar mengebuk pelaku kejahatan demokrasi dan banyak orang yang kebakaran jengot seakan akan marah. Padahal yang digebuk itu kan penjahat demokrasi dan bukan orang baik baik. Kenapa harus marah. Dan kadang kadang kita jadi berpikir jangan-Jangan mereka adalah dari bagian penjahat demokrasi sehingga pada saat dirinya menyarankan seperti itu tapi mereka sewot,” katanya.
Dan sudah lah kedepan, Beliadi berharap demokrasi ini bersih dan bermartabat serta terhormat. Ini karena apa banyak anak cucu kita yang punya potensi kemampuan dan kehebatan dan ilmunya lebih cukup untuk menjadi pejabat.
Namun karena orang tua tidak punya duit dan tidak punya modal besar hingga mengurung niatnya untuk menjadi pemimpin, pejabat publik atau anggota dewan, gubernur atau bupati. “Karena kemampuan finansial yang lemah berakibat membuat demokrasi jadi rusak dan ini hanya diraih bagi orang orang beduit saja yang bisa duduk. Namun, orang yang pintar dan namun tidak punya duit tidak bisa berkompetesi karena demokrasi sudah diukur dengan apa alat tukar kepada masyarakat,” ungkapnya.
Sebab itu, kata Beliadi,
saya selaku ketua DPC Gerindra Beltim selalu berteriak dan meneriakkan bahwa demokrasi ini harus bersih, terhormat dan bermartabat.
“Dengan demikian anak cucu kita yang kurang finansial tentu masih ada kesempatan untuk menjadi pejabat. Mereka tidak hanya jadi penonton. Sebab, mereka memiliki kredibilitas, kapabilitas serta kapasitas untuk menjadi pemimpin,” katanya.
Oleh karena itu, kata Beliadi mencontohkan kepada dirinya sebagai anggota yang terpilih anggoata DPRD Babel pada pileg kemarin dengan nol money politik dan saat pagi hari buka Hand Phone dan buka whatapps itu melihat adakah anak miskin yang putus sekolah yang melapor, adakah orang yang melapor tidak dapat pelayanan secara maksimal, adakah orang orang bermasalah dengan hukum yang disemena-menakan. Dan hal semacam itu yang dilihat yang pertama. Karena apa, dia punya hutang moral investasi yang luar biasa yang telah memilih dia. Dan orang itu memilih tanpa diiming-iming dan tanpa ditukar dengan barang atau alat tukar apapun untuk memilih dia. Itulah contoh jika masyarakat yang memilih pemimpin tanpa imbel imbel money politik atau jenis lainnya. Dan saya tidak bisa menyebut orang lain berjuang dengan satu persatu yang berjuang bersama dengan saya ataupun cara sama dengan saya atau mungkin sedikit melanggar, tapi
Sudahlah itu bagian tugas kita terus menegakkan bagian demokrasi dan terhormat supaya bersih, terhormat dan bermartabat.
“Terus terang saja akhir akhir ini, dan banyak kawan jadi wasit dan panitia demokrasi yang kurang cermat dalam menjabarkan aturan. misalkan orang menyediakan tempat lalu ada jurkam (juru kampanye) yang salah bicara. Dan orang menyediakan tempat dipangil tapi harusnya cukup disurati agar tidak merugikan hari mereka bekerja untuk menghadiri panggilan yang hanya untuk minta diklarifikasi, dan cukup disurati saja atau diperingati dan lain lainnya sesuai hukum yang berlaku.
Tapi terhadap orang yang melakukan kejahatan demokrasi ini seperti menjadikan uang atau beras tentunya ini sangat merugikan dan minta ditindak tegas dan kemaren saat saya menjelaskan kepada kader kalau di lapangan ada yang sewot atas himbauan dia itu mungkin karena yang mendengar tidak paham bahasa saya,” kata Belaidi
Dan sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Babel ataupun Ketua DPC Gerindra Beltim Beliadi berharap demokrasi Belitung Timur ini benar benar demokrasi, bersih yang bermartabat, terhormat dan jauhi dari kegiatan money politik atau jauhi dari kegiatan beras politik serta jauhi yang menyimpang dari aturan demokrasi itu sendiri.*
