TANJUNGPANDAN: Dalam upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembangunan, CoST (Infrastructure Transparency Initiative), menggelar sosialisasi transparansi, sektor infrastruktur publik di Kabupaten Belitung. Acara yang berlangsung di Green Tropical Hotel, pada Senin 13 Oktober 2025 ini, dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Bupati Belitung yang diwakili Asisten II Pemkab Belitung Haji Syamsudin. Turut hadir Kadis Perhubungan Kabupaten Lombok Barat BQ Yeni S Ekawati, S.Sos, Manager CoST Lombok Barat Imam Arief Putrajaya, Koordinator CoST Belitung Drs. Ramansyah, Ketua Forum Gempar Marlan, serta perwakilan berbagai instansi daerah seperti Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Bappeda, Pokja FLLAJ, LPSE, dan Dishub Belitung.
Menuju Keterbukaan Infrastruktur
Dalam sambutannya, Haji Syamsudin menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Belitung terhadap inisiatif CoST.
“Sebagaimana arahan Mas Imam dari Cost, kami siap menindaklanjuti agar CoST bisa berjalan sesuai harapan. Jika berjalan baik, CoST Belitung akan segera launching,” ujarnya.
Sementara itu, Manager CoST Lombok Barat Imam Arief Putrajaya menegaskan bahwa Belitung menjadi salah satu titik awal keterbukaan data infrastruktur publik di Indonesia.
“Belitung telah diterima sebagai anggota CoST Global sejak 2024. Kami berharap, setelah sosialisasi ini, Belitung bisa meluncurkan CoST Belitung, dan menjadi contoh penerapan transparansi infrastruktur yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan swasta,” jelas Imam.
Dukungan Kuat
Ketua Forum Gempar Marlan, yang menjadi mediasi atau fasilitasi dalam acara ini, menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan pemerintah daerah.
“Sosialisasi ini berjalan sukses berkat kolaborasi lintas sektor. Antusiasme dan komitmen Pemkab Belitung menjadi modal penting, untuk mewujudkan infrastruktur publik yang transparan dan berkualitas,” ujarnya.
Hasil Sosialisasi CoST Belitung
Dari dialog interaktif dan diskusi yang berlangsung, para peserta menyepakati sejumlah poin strategis:
Adapun Komitmen Politik, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung yang diwakili Asisten dua pemkab Belitung, berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan CoST, demi mewujudkan tata kelola sektor konstruksi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel.
Selanjutnya,Langkah Awal MSG akan Dibentuk draft anggota Forum Multi-Stakeholder Group (MSG), sebagai langkah awal merumuskan rencana aksi, dan kebijakan teknis CoST Belitung.
Berikutnya, Diseminasi Informasi Terbuka, agar Pemerintah daerah untuk mulai mempublikasikan data, proyek infrastruktur secara terbuka melalui situs resmi Pemkab Belitung, sesuai standar pengungkapan CoST.
Selanjutnya, Partisipasi Publik seperti
LSM, media, dan masyarakat akan dilibatkan aktif dalam proses pengawasan dengan mekanisme aduan, dan umpan balik yang mudah diakses publik.
Berikutnya, Sinergi yang berupa Penguatan kolaborasi antara pemerintah, swasta, kontraktor, dan masyarakat dinilai sebagai kunci keberhasilan transparansi dan peningkatan kualitas pembangunan.
Dengan komitmen tersebut, Belitung kini berada pada jalur strategis, untuk menjadi daerah percontohan penerapan inisiatif CoST di Indonesia, setelah lombok Barat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik, terhadap pembangunan serta menciptakan tata kelola infrastruktur yang lebih terbuka, efisien, dan berintegritas.*
