TANJUNGPANDAN – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung,Isyak Meirobie dan Drs. H. Masdar Namawi, atau dikenal dengan Pasangan IM resmi menandatangani surat pernyataan pembagian tugas dan kewenangan pada Rabu, 4 September 2024.
Penandatanganan yang dilakukan di depan tokoh-tokoh adat dan masyarakat setempat ini menegaskan komitmen mereka dalam membangun Belitung ke arah yang lebih baik.
Dalam surat tersebut, kedua calon sepakat untuk membagi tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Isyak Meirobie, sebagai calon Bupati, menegaskan bahwa dirinya akan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Sedangkan Masdar, calon Wakil Bupati, akan fokus pada bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, adat, dan pembangunan desa yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
“Kami berkomitmen untuk membangun Belitung dengan mengedepankan kearifan lokal dan nilai-nilai agama. Kami ingin memastikan bahwa birokrasi berjalan dengan disiplin, transparan, dan akuntabel,” ujar Isyak Meirobie.
Pasangan ini juga menekankan pentingnya pengawasan disiplin dalam tata kelola birokrasi serta upaya pengelolaan sekolah-sekolah di Belitung agar lebih terarah dan berkualitas.
Mereka berharap, dengan penandatanganan surat ini, masyarakat dapat melihat keseriusan mereka dalam membawa perubahan positif jika terpilih dalam Pilkada 2024.
Penandatanganan ini disaksikan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM), tokoh adat, ketua FKAB (Forum Perdukunan Belitung), serta perwakilan masyarakat yang berfungsi sebagai penjamin transparansi dan keabsahan pernyataan tersebut.
Dengan surat pernyataan resmi ini, pasangan Isyak-Masdar siap menghadapi kontestasi Pilkada dan mewujudkan visi mereka untuk Belitung yang lebih sejahtera dan maju.
Surat Pernyataan Resmi
Berikut ini, Isi Surat pernyataan resmi yang ditandatangani oleh calon Bupati Belitung untuk periode 2025–2030. Berikut sektor penting yang akan di emban Drs. H. Masdar Namawi.
1. Tugas dan kewenangan Wakil Bupati, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan tugas dan kewenangan yang mencakup bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, budaya dan adat, kearifan lokal, pembangunan desa, serta pengelolaan sekolah. Semua ini berbasis pada ajaran agama Islam. Selain itu, ada tanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan disiplin dan tata kelola birokrasi secara umum.
